Komentar
 |
| . |
Kuala Kapuas, fajarsumbar.com - Pemerintah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menegaskan komitmennya dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyatakan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga berdampak panjang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan psikologis korban.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan serius yang harus kita tangani secara terpadu. Keberadaan Satgas di tingkat kabupaten hingga kecamatan menjadi ujung tombak dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban,” ujar Dodo saat memimpin Rapat Koordinasi Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak Kabupaten Kapuas di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (7/11/2025).
Rakor tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, serta perwakilan aparat penegak hukum. Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi lintas sektor dalam melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Menurut Dodo, Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak bukan sekadar lembaga formal, tetapi merupakan garda terdepan dalam memastikan korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak-haknya. “Satgas harus bekerja dengan hati, karena setiap kasus kekerasan menyangkut kehidupan manusia dan masa depan generasi kita,” tegasnya.
Dalam rakor itu, Dodo menyoroti empat fokus utama yang harus menjadi perhatian bersama. Pertama, menyatukan langkah lintas sektor dalam menangani kasus kekerasan secara komprehensif. Kedua, mengoptimalkan sistem rujukan dan koordinasi antar lembaga layanan. Ketiga, meningkatkan kapasitas anggota Satgas di semua tingkatan. Keempat, menyusun strategi bersama dalam memperkuat sistem perlindungan di Kapuas.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Kapuas “Bersinar”, yakni bersih dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. “Kita ingin Kapuas menjadi daerah yang aman, ramah perempuan, dan layak anak. Untuk itu, kolaborasi semua pihak menjadi kunci,” kata Dodo.
Wakil Bupati juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan empati dan kerja bersama dalam menangani setiap kasus. “Kita tidak boleh hadir hanya sebagai penegak aturan, tetapi juga sebagai pelindung dan penyembuh luka sosial. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mewujudkan Kapuas yang lebih manusiawi dan berkeadilan,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kabupaten Kapuas, dr. Tri Setya Utami, menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. “Kami berkomitmen menjadikan Kapuas sebagai kabupaten yang sigap, responsif, dan peduli terhadap perempuan dan anak,” ujarnya.
Dengan penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan, dan masyarakat, diharapkan seluruh pihak dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.(iL)