Komentar |
| Arry Yuswandi |
Padang, fajarsumbar.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersiap memasuki babak baru dalam sistem birokrasi modern. Mulai 1 Januari 2026, seluruh proses administrasi pemerintahan akan beralih sepenuhnya ke sistem digital, menandai berakhirnya era surat dan dokumen berbasis kertas di lingkungan Pemprov Sumbar.
Kebijakan tegas itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, dalam apel pagi bersama aparatur sipil negara (ASN) di halaman Kantor Gubernur Sumbar, Senin (3/11/2025). Ia menekankan bahwa perubahan menuju digitalisasi bukan lagi wacana, melainkan keharusan yang tak bisa ditunda.
“Mulai awal tahun depan, saya tidak akan menerima lagi surat dalam bentuk fisik. Semua urusan administrasi harus dilakukan secara elektronik. Kita harus meninggalkan pola lama dan beralih ke sistem digital secara menyeluruh,” ujar Arry di hadapan ratusan ASN.
Arry menilai, penerapan sistem digital akan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi kerja di seluruh lini birokrasi. Selain itu, langkah ini juga merupakan komitmen nyata pemerintah daerah dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, cepat, hemat biaya, dan ramah lingkungan.
Menurutnya, Pemprov Sumbar telah menyiapkan sejumlah perangkat pendukung untuk mewujudkan transformasi tersebut. Salah satunya adalah aplikasi Srikandi, yang berfungsi untuk pengelolaan surat-menyurat secara elektronik, serta aplikasi e-sign, yang digunakan dalam proses persetujuan perjalanan dinas dan dokumen resmi lainnya.
“Dengan sistem digital, semua pekerjaan bisa dilakukan kapan pun dan di mana pun tanpa harus menunggu dokumen berpindah tangan. Ini efisien, aman, dan jauh lebih transparan,” jelasnya.
Arry juga menekankan bahwa perubahan ini membutuhkan komitmen bersama seluruh ASN. Ia mengingatkan agar setiap pegawai mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan meninggalkan pola kerja manual yang selama ini dianggap menghambat produktivitas.
“Transformasi digital ini bukan hanya tuntutan zaman, tapi tanggung jawab moral kita sebagai pelayan publik. ASN harus menjadi contoh dalam penerapan inovasi dan efisiensi kerja. Kalau bukan kita yang berubah, birokrasi akan terus tertinggal,” tegasnya.
Langkah menuju paperless government atau pemerintahan tanpa kertas ini juga diharapkan mampu menekan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Selain mempercepat kinerja birokrasi, sistem digitalisasi juga menjadi bagian dari gerakan pemerintahan hijau (green government) yang mendukung pelestarian lingkungan.
“Digitalisasi tidak hanya membuat pekerjaan lebih mudah, tapi juga menyelamatkan bumi dari tumpukan kertas. Setiap lembar kertas yang kita hemat berarti satu langkah kecil untuk menjaga lingkungan,” ucapnya.
Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, Arry menginstruksikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan pelatihan internal dan memastikan seluruh pegawai memahami penggunaan sistem digital yang telah disiapkan. Ia juga meminta agar setiap kepala OPD menjadi motor penggerak perubahan di unit kerjanya masing-masing.
“Jangan ada lagi alasan tidak bisa atau belum terbiasa. Kita semua harus siap menghadapi perubahan. Pemimpin di setiap OPD wajib memastikan seluruh bawahannya sudah menguasai sistem ini sebelum akhir tahun,” tambahnya.
Suasana apel pagi itu menjadi lebih hangat saat Arry memberikan tiga hadiah kepada ASN yang berhasil menjawab pertanyaan seputar nilai dasar ASN BerAKHLAK. Momen tersebut menjadi simbol bahwa perubahan birokrasi tidak harus kaku, tetapi bisa dimulai dari kedisiplinan, semangat, dan budaya kerja yang positif.
Dengan langkah berani menuju sistem digital, Pemprov Sumbar menegaskan kesiapannya untuk menjadi contoh dalam penerapan pemerintahan modern di Indonesia. “Kita ingin Sumatera Barat menjadi daerah yang adaptif terhadap teknologi, efisien dalam pelayanan, dan unggul dalam integritas. Tahun 2026 harus menjadi tonggak lahirnya birokrasi digital di Sumbar,” tutup Arry dengan penuh keyakinan.(Ar/adpsb)