Komentar |
| . |
Kab. Solok, fajarsumbar.com — Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) sebesar Rp900 ribu per keluarga yang mulai cair sejak November 2025 memicu gelombang keluhan dari masyarakat di berbagai nagari di Kabupaten Solok.
Program yang seharusnya menjadi penopang bagi warga rentan ekonomi ini justru dianggap menimbulkan ketimpangan akibat dugaan ketidaktepatan sasaran penerima.
Keluhan datang dari sejumlah warga, termasuk di Nagari Batang Barus. Mereka mempertanyakan keakuratan data penerima bantuan. Beberapa warga mengaku heran karena terdapat keluarga yang dinilai mampu justru masuk dalam daftar penerima. Sebaliknya, warga dengan kondisi ekonomi lemah malah tidak terdaftar sama sekali.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wali Nagari Batang Barus, Defni Kelana Putra, S.AP, melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Ir. Desmalia Ramadhanur. Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses perbaikan data agar penyaluran berikutnya dapat lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok, Desmalia, menjelaskan bahwa berdasarkan pengecekan awal, sekitar 12 persen data penerima dinilai perlu diverifikasi ulang.
Ia menyebutkan bahwa perbedaan antara sistem Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan kondisi lapangan menjadi salah satu penyebab munculnya ketidaksesuaian tersebut.
Desmalia juga menegaskan bahwa pihaknya akan memasang stiker khusus di rumah penerima bantuan pada tahap penyaluran berikutnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan memudahkan proses validasi data di tingkat nagari.
“Dalam waktu dekat, seluruh Wali Nagari di Kabupaten Solok akan kami undang untuk membahas perbaikan data ini. Kami ingin memastikan agar bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh warga yang berhak,” ujarnya.
Program BLT Kesra masih akan terus berjalan, namun pemerintah daerah menegaskan perlunya penataan ulang data sosial agar tidak menimbulkan kecemburuan atau polemik di tengah masyarakat. Dengan koordinasi yang diperkuat, diharapkan penyaluran bantuan selanjutnya dapat lebih tepat sasaran dan sesuai harapan publik.(def)