Komentar |
| Ketua PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim menyerahkan bantuan kepada korban banjir. |
Padang, fajarsumbar.com-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Padang memastikan korban bencana banjir dan longsor tidak terlantar. Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, meginstruksikan kepada seluruh Anggota Legislatif (Aleg) PKS di DPRD Kpta Padang untuk mengawal penuh hak-hak warga terdampak bencana.
Intruksi itu disampaikan Mulyadi Muslim di sela-sela menyerahkan bantuan bagi korban banjir, Rabu (3/12). PKS Padang terus membantu korban banjir, hingga menyalurkan bantuan bagi korban di berbagai titik lokasi bencana.
Menurut Mulyadi Muslim, bencana banjir di Kota Padang melanda tiga kecamatan, yaitu Pauh, Kuranji, dan Koto Tangah. Bencana telah memaksa lebih dari 4.500 warga mengungsi. Selain itu, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur dinilai sangat berat. Data terbaru Pemko Padang menyebutkan total kerugian telah mencapai Rp200 miliar.
Mulyadi Muslim menegaskan bahwa seluruh Aleg PKS harus berdiri paling depan memastikan warga terdampak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, mulai dari bantuan sembako dan sandang, kebutuhan dasar pengungsi, hingga bantuan rehab dan rekon rumah setelah masa darurat berakhir.
Mulyadi juga menekankan pentingnya memastikan warga kembali bangkit melalui bantuan usaha ekonomi, agar kehidupan masyarakat pasca bencana dapat pulih lebih cepat. “Sesuai fungsi pengawasan, Aleg PKS harus mengoptimalkan perannya. Kita tidak boleh membiarkan hak warga terabaikan. PKS harus menjadi yang terdepan sebagaimana tradisi kader kita yang selalu hadir dalam aksi peduli bencana," ujar Mulyadi yang juga anggota DPRD Kota Padang.
Sejalan dengan Instruksi Presiden PKS, arahan ini menurut Mulyadi sejalan dengan Lima Instruksi Presiden PKS terkait penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Adapun lima intruksi Presiden PKS adalah Satgas Siaga Bencana PKS bergerak secara nasional, memobilisasi bantuan dan berkolaborasi dengan Fraksi PKS DPR RI serta seluruh struktur DPW PKS di Indonesia. Seluruh kader PKS dihimbau aktif membantu, mulai dari penggalangan dana, logistik, obat-obatan, hingga pakaian layak pakai. PKS DPW seluruh Indobesia yang tidak terdampak dikerahkan mendukung wilayah bencana, mengirim relawan PKS untuk membantu pemulihan. Semua pejabat publik PKS wajib memotong gaji dan tunjangan untuk dana kemanusiaan serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan anggaran agar bantuan pemerintah cepat, tepat, dan transparan. Dan, Slseluruh kerja kemanusiaan PKS dilakukan dengan prinsip profesional, cepat, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan relawan.
PKS ditegaskan Mulyadi berkomitmen Hadir di tengah warga. Melalui instruksi ini, PKS Kota Padang kembali menegaskan komitmennya untuk hadir, bekerja, dan memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. “Ini saatnya kita menguatkan solidaritas. PKS akan memastikan seluruh jalur kekuatan partai, relawan, aleg, hingga pejabat publik bergerak untuk masyarakat,” ujarMulyadi Muslim. (Zal)