Komentar |
| Gubernur Mahyeldi Ansharullah letakan batu pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman (foto.ikp) |
Padang Pariaman - Negara akhirnya menjawab kegelisahan warga terdampak bencana di Sumatera Barat. Di tengah puing kehilangan dan trauma yang belum sepenuhnya pulih, pemerintah bergerak cepat menghadirkan solusi paling mendasar. Tempat tinggal yang layak dan aman.
Langkah konkret itu ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan Hunian Sementara (Huntara) Provinsi Sumatera Barat yang dipusatkan di Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (13/12/2025).
Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, didampingi Sekretaris Utama BNPB, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Forkopimda Kabupaten Padang Pariaman, serta jajaran instansi terkait. Momentum ini menjadi penanda kuat bahwa negara tidak absen ketika warganya berada di titik paling rentan.
Tak hanya hadir secara fisik, solidaritas daerah juga terjalin secara luas. Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera Barat mengikuti kegiatan ini secara daring melalui Zoom Meeting, di antaranya dari Pesisir Selatan, Agam, dan Lima Puluh Kota. Isyaratnya jelas: pemulihan dilakukan bersama, tanpa sekat wilayah.
Lahan seluas ±1,7 hektare di Asam Pulau yang disiapkan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menjadi fondasi awal kebangkitan warga. Pada tahap pertama, pemerintah mengusulkan pembangunan 34 unit Huntara untuk keluarga yang kehilangan rumah dan masa depan akibat bencana.
Dalam sambutannya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa pembangunan Huntara bukan sekadar solusi sementara, melainkan pintu masuk menuju kehidupan yang lebih permanen dan bermartabat.
“Hunian sementara ini harus kita siapkan sejak awal agar dapat berlanjut menjadi hunian tetap. Karena itu, lokasi Huntara harus aman dan layak untuk jangka panjang,” tegas Mahyeldi.
Ia menjelaskan, pembangunan Huntara dilaksanakan oleh BNPB, sementara pembangunan Hunian Tetap (Huntap) ke depan akan difasilitasi oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Sebuah skema berjenjang yang memberi kepastian, bukan janji kosong.
Di saat bersamaan, pemulihan infrastruktur juga dikebut. Jembatan Bailey di jalur Kayu Tanam–Padang Mantuang kini telah mencapai progres 55 persen. Jembatan sepanjang 40 meter itu ditargetkan rampung dalam dua hari ke depan, membuka kembali akses vital yang sempat terputus dan mengisolasi warga.
Di hadapan para kepala daerah dan masyarakat, Gubernur Mahyeldi menyampaikan pesan yang menguatkan:
“Kita tidak sendiri. Negara hadir untuk masyarakat. Pemerintah akan terus memfasilitasi pemulihan dan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak musibah.”
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan apresiasi mendalam atas kehadiran langsung Gubernur Sumatera Barat dan jajaran BNPB yang sejak awal bencana konsisten berada di garis depan penanganan.
Ia menegaskan bahwa lokasi Huntara di Asam Pulau telah dikaji secara matang dan dinilai aman serta strategis bagi warga terdampak.
“Lokasi ini kami siapkan bukan hanya untuk hunian sementara, tetapi juga sebagai calon hunian tetap. Dekat dengan tempat tinggal awal masyarakat, aman, dan layak untuk masa depan,” ujarnya.
Bagi warga Asam Pulau dan Pasia Laweh, pembangunan Huntara ini bukan sekadar proyek fisik. Ia adalah simbol hadirnya harapan, bukti bahwa negara berdiri bersama rakyatnya. Membangun kembali kehidupan, satu batu demi satu harapan.(r-saco).