Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis didampingi Wabup Rahmat Hidayat bersama Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa dan rombongan, usai pertemuan bahas penangan air bersih Pascabencana sebesar Rp 133 Milyar |
Padang Pariaman — Di tengah luka pascabencana yang belum sepenuhnya pulih, harapan kembali mengalir dari pusat. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman resmi menerima dukungan besar pemerintah pusat untuk pemulihan layanan dasar air bersih.
Anggaran sebesar Rp133 miliar digelontorkan khusus untuk penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di wilayah terdampak bencana.
Komitmen itu mengemuka, saat Bupati John Kenedy Azis menerima audiensi Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI, Maria Doeni Isa, Senin (29/12/2025), di ruang kerja Bupati, Parik Malintang.
Audiensi tersebut menjadi momen strategis memperkuat sinergi daerah dan pusat, terutama dalam percepatan pemulihan infrastruktur permukiman dan layanan air bersih. Ini sektor vital yang paling dirasakan dampaknya oleh masyarakat pascabencana.
Didampingi Wakil Bupati, Rahmat Hidayat Sekretaris Daerah, Rudy Repenaldi Rilis, kepala perangkat daerah, dan Direktur PDAM, Bupati John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan konkret pemerintah pusat.
“Bantuan ini bukan sekadar angka. Ini adalah harapan bagi masyarakat kami yang masih berjuang mendapatkan air bersih pascabencana. Kami berterima kasih atas perhatian dan keberpihakan BPBPK Sumatera Barat,” ujar Bupati.
John Kenedy Azis mengungkapkan, dari total Rp277 miliar anggaran yang diajukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui PDAM, Rp133 miliar telah disetujui sebagai anggaran tanggap darurat.
Dana tersebut difokuskan untuk menyelesaikan persoalan mendesak yang selama ini membelit warga: distribusi air yang terganggu, infrastruktur rusak, dan layanan yang belum pulih sepenuhnya.
“Bagi Padang Pariaman, Rp133 miliar ini sangat besar. Kami berharap realisasinya tepat sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat. Air bersih adalah kebutuhan paling mendasar,” tegas Bupati.
Tak berhenti di situ, Bupati John Kenedy Azis juga membeberkan rencana jangka panjang. Sisa anggaran sekitar Rp143 miliar disiapkan sebagai pembiayaan permanen untuk penguatan infrastruktur SPAM dan permukiman secara berkelanjutan.
Anggaran tersebut ditargetkan dapat ditandatangani dan direalisasikan pada akhir 2026 atau 2027.
Sementara itu, Kepala BPBPK Sumatera Barat Maria Doeni Isa menegaskan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam masa krisis.
“Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas. Karena, dampak bencananya cukup signifikan, khususnya pada sektor air minum dan permukiman. Fokus kami memastikan layanan SPAM kembali berfungsi optimal agar aktivitas masyarakat segera pulih,” ujarnya.
Menurut Maria, pemulihan air bersih bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut martabat dan kelangsungan hidup masyarakat pascabencana. Oleh karena itu, BPBPK memastikan dukungan diberikan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran.
Bantuan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi, sekaligus penentu keberhasilan pemulihan daerah.
Pemkab Padang Pariaman pun menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan.
Di Padang Pariaman, pemulihan tak hanya tentang membangun kembali bangunan yang runtuh. Tetapi mengembalikan aliran air, harapan, dan kehidupan masyarakat yang sempat terhenti.(saco).