Usulan Pemulihan Padang Panjang Masuk Tahap Verifikasi Kementerian PUPR -->

AdSense New

Usulan Pemulihan Padang Panjang Masuk Tahap Verifikasi Kementerian PUPR

Selasa, 09 Desember 2025
Wawako Allex Saputra dan rombongan usai pertemuan di Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumbar di Padang.


Padang Panjang, fajarsumbar.com - Upaya Pemerintah Kota Padang Panjang mempercepat pemulihan pascabencana terus menunjukkan kemajuan. Setelah Walikota, Hendri Arnis berkoordinasi langsung dengan Kementerian PUPR bersama Anggota DPR RI, Andre Rosiade, beberapa waktu lalu, usulan perbaikan infrastruktur kini memasuki tahap verifikasi.


Tahapan verifikasi dimulai setelah pemko menyerahkan proposal lengkap kepada Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatra Barat, Senin (8/11). Dokumen tersebut akan menjadi dasar BPBPK melakukan pemeriksaan teknis terhadap berbagai titik terdampak.


Proposal disampaikan Wakil Walikota, Allex Saputra, didampingi Sekretaris Daerah Kota, Sonny Budaya Putra, Kadis PUPR, Wita Desi Susanti, Kadis Perkim LH, Welda Yusar, Kepala Bappeda Putra Dewangga serta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan, Nasrul. Rombongan diterima Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa.


Dalam dokumen usulan itu, Pemko Padang Panjang mengajukan sejumlah kebutuhan mendesak, di antaranya rehabilitasi dan rekonstruksi kawasan gerbang kota, perbaikan sumber air Sawah Liek Sungai Andok, penambahan sambungan rumah air bersih, perbaikan bak penampungan dan lantai kolam air baku di Lubuk Mata Kucing, rehabilitasi kantor pemerintahan, serta peningkatan fasilitas MCK.


“BPBPK akan menindaklanjuti pengajuan ini dengan melakukan verifikasi dan pengecekan lapangan untuk memastikan kondisi aktual di titik-titik terdampak sebelum menentukan bentuk penanganan yang diperlukan,” kata Wawako Allex sesuai pertemuan.


Selain penyerahan dokumen, pemko juga melakukan koordinasi teknis dengan sejumlah pejabat Kementerian PUPR, antara lain Kasi Wilayah I yang menangani penataan kawasan strategis dan bangunan gedung, Kasi Wilayah II yang membidangi sanitasi dan air minum, serta Satker Perumahan yang menangani bantuan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak.


“Kita berharap proses verifikasi dapat berjalan cepat agar pemulihan berbagai fasilitas publik dapat segera dimulai,” jelas Allex. (syam)