Komentar |
| AJI Padang Peringati HUT ke-21 |
Padang – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 dengan mengangkat tema “Mengawal Sumatra Pulih”, sebagai bentuk penegasan peran pers dalam menjaga kepentingan publik di tengah krisis ekologis yang melanda Sumatra, khususnya Sumatra Barat.
Peringatan kali ini dikemas bersamaan dengan diskusi publik lintas sektor yang menghadirkan jurnalis, akademisi, aktivis lingkungan dan HAM, komunitas pendidikan, kelompok perempuan, mahasiswa, serta masyarakat umum.
Kegiatan digelar di Pustaka Steva, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, pada Sabtu (24/1/2026).
Diskusi membahas isu-isu krusial terkait pemulihan pascabencana dari berbagai perspektif, mulai dari hak asasi manusia, lingkungan hidup, hingga evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berlangsung.
Ketua AJI Padang, Novia Harlina, menyampaikan bahwa tema “Mengawal Sumatra Pulih” bukan sekadar slogan, tetapi sikap pers yang berpihak pada keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan.
“Bencana ekologis yang berulang di Sumatra bukan hanya fenomena alam. Ada masalah tata kelola sumber daya, kebijakan pembangunan, dan lemahnya pengawasan yang harus terus dikawal,” ujar Novia.
Ia menekankan bahwa jurnalisme tidak berhenti pada peliputan saat bencana terjadi, tetapi harus hadir dalam pemulihan jangka panjang, memastikan hak korban terpenuhi, lingkungan pulih, dan kelompok rentan mendapat perhatian.
Dalam diskusi lintas sektor, AJI Padang menghadirkan empat pembicara: Amalya Reza (Trend Asia), Aidil Ikhlas (AJI Padang), Mitra Oktavia (LBH Padang), dan Khalid Syaifullah (Posko Sumbar Peduli), dengan Yola Sastra (AJI Padang) sebagai moderator.
Amalya Reza menyoroti fenomena polikrisi, yakni interaksi antara krisis iklim, sosial, ekonomi, dan tata kelola yang terjadi bersamaan.
Menurutnya, bencana banjir, longsor, dan kerusakan ekosistem di Sumatra menandakan bahwa pemulihan pascabencana masih belum berbasis keadilan iklim. Negara cenderung fokus pada pemulihan fisik dan infrastruktur, tetapi mengabaikan persoalan struktural seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya, dan ketergantungan pada energi fosil.
Aidil Ikhlas membagikan temuan lapangan dari pemantauan lokasi terdampak banjir bandang di Sumatra Barat. Ia menekankan bahwa bencana tidak hanya merusak secara material, tetapi juga menyisakan persoalan sosial dan ekologis.
Banyak warga masih hidup dalam ketidakpastian, sementara proses pemulihan berjalan lambat dan tidak melibatkan masyarakat secara aktif. Menurutnya, pola bencana yang berulang menunjukkan masalah struktural terkait kerusakan lingkungan dan tata ruang yang belum terselesaikan.
Dari perspektif hak asasi manusia, Mitra Oktavia (LBH Padang) menekankan bahwa bencana ekologis sering bersinggungan dengan pelanggaran HAM struktural.
Pendampingan pascabencana menunjukkan bahwa warga terdampak kehilangan akses terhadap hak dasar seperti rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan keadilan, terutama ketika proyek ekstraktif seperti pertambangan tetap berlangsung di wilayah rawan bencana.
Mitra menekankan bahwa pemulihan harus berbasis hak korban, bukan sekadar proyek pembangunan.
Sementara itu, Khalid Syaifullah dari Posko Sumbar Peduli menyoroti perlunya pendekatan baru dalam rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pemulihan tidak boleh hanya fokus membangun rumah atau infrastruktur, tetapi harus dimulai dari pemetaan risiko, pemulihan ruang hidup, dan penguatan kapasitas masyarakat agar lebih siap menghadapi bencana di masa depan.
Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan, serta perlindungan lingkungan dan koreksi kebijakan tata ruang untuk memutus siklus bencana yang berulang.
Sebagai penutup perayaan HUT ke-21, AJI Padang memberikan Anugerah Pers Mahasiswa sebagai apresiasi terhadap karya jurnalistik mahasiswa yang menyoroti isu lingkungan dan bencana ekologis. Selain itu, AJI Padang menyalurkan donasi untuk anak-anak korban bencana sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok paling rentan.(des*)