Komentar |
| Bupati John Kenedy Azis terima kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI, pertemuan di Aula Kantor Bupati, Kamis 29 Januari 2026 |
Parik Malintang - Kabupaten Padang Pariaman kembali membuka luka pascabencana di hadapan pusat. Bupati John Kenedy Azis secara terbuka menyebut daerahnya seperti “mundur hampir 20 tahun” setelah bencana melumpuhkan infrastruktur dan layanan dasar, terutama sektor kesehatan.
Pernyataan keras itu disampaikannya saat menerima Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI, di Kantor Bupati, Kamis (29/1/2026).
Kunjungan Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial itu dipimpin Wakil Ketua Komisi IX drg.Putih Sari. Sejumlah anggota DPR RI ikut di antaranya Felly Estelita Runtuwene, Sukur H. Nababan, Vita Ervina, Tubagus Haerul Jaman, Ade Rezki Pratama, hingga Netty Prasetiyani. Perwakilan Kementerian Kesehatan, Badan Gizi Nasional, BPJS Kesehatan, dan Kementerian Ketenagakerjaan ikut mengawal agenda tersebut.
Di hadapan legislator Senayan, John Kenedy Azis membeberkan kondisi layanan kesehatan Padang Pariaman yang disebutnya belum pulih sepenuhnya.
“Kerusakan infrastruktur kesehatan sangat terasa oleh masyarakat. Kami butuh dukungan nyata pemerintah pusat, bukan sekadar empati,” tegasnya, menempatkan pemulihan kesehatan sebagai agenda darurat daerah.
Pemkab Padang Pariaman pun mengajukan usulan anggaran strategis bidang kesehatan senilai Rp187,3 miliar di luar skema R3P. Usulan ini mencakup pengadaan alat kesehatan modern, pemerataan akses layanan, hingga penguatan jaminan kesehatan masyarakat.
Fokus terbesar diarahkan pada penyediaan alat kesehatan RS Tipe D di Nagari Pilubang senilai Rp65 miliar dan pembangunan Rumah Sakit Jiwa dengan kebutuhan Rp70 miliar.
Tak hanya bangunan, persoalan jaminan kesehatan juga disorot tajam. Pemkab mengusulkan anggaran Rp32,4 miliar untuk mengejar Universal Health Coverage (UHC), menyasar 71.629 warga yang hingga kini belum terdaftar sebagai peserta JKN.
“Kami tidak ingin ada warga yang sakit tapi terhalang biaya dan administrasi,” ujar John Kenedy Azis.
Usulan lain menyasar layanan dasar di tingkat puskesmas, mulai dari pengadaan 12 unit kursi gigi, penambahan tiga ambulans, pengembangan Laboratorium Kesehatan Daerah, hingga dukungan operasional Dinas Kesehatan.
Semua paket ini disebut sebagai upaya menutup ketimpangan layanan yang makin terasa pascabencana.
Ketua Tim Kunspek Komisi IX DPR RI drg. Putih Sari menegaskan kunjungan ini bukan formalitas. DPR RI, kata dia, ingin memastikan pemulihan layanan kesehatan Padang Pariaman benar-benar tepat sasaran dan memiliki skema anggaran khusus.
Senada, anggota Komisi IX Ade Rezki Pratama menyatakan pihaknya akan mendorong kembali skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk menutup kekurangan target UHC. Bagi Padang Pariaman, kunjungan ini bukan sekadar inspeksi. Melainkan harapan agar negara benar-benar hadir setelah bencana merenggut hak dasar warganya.(saco).