Komentar |
| Kepala DLHPKPP Padang Pariaman, Andri Satria Masri (foto.saco) |
Parik Malintang - Di tengah luka yang belum sepenuhnya sembuh akibat bencana, secercah harapan mulai tumbuh di Padang Pariaman. Pembangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak kini telah mencapai progres 60 persen di kawasan Asam Pulau, Nagari Anduriang, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Padang Pariaman, Andri Satria Masri, menyebut progres ini sebagai bukti bahwa negara hadir di saat rakyatnya kehilangan tempat pulang.
Di lokasi Asam Pulau, sebanyak 34 unit Huntara tengah dikebut pembangunannya di atas lahan seluas 1,7 hektare milik PLN. Karena, lahan ini bekas kawasan Kantor Proyek PLTA Singkarak.
Sementara itu, di Korong Talao Mundam, Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, pemerintah daerah baru memulai langkah awal.
Lahan seluas 6.400 meter persegi milik Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V, masih dalam tahap pembersihan, disiapkan untuk 37 unit Huntara bagi korban bencana yang hingga kini masih bertahan dalam ketidakpastian.
“Huntara ini bukan sekadar bangunan, tapi tempat sementara untuk memulihkan martabat dan harapan warga,” ujar Andri Satria Masri, saat ditemui Wartawan fajarsumbar.com di sela peringatan Hari Jadi ke-193 Padang Pariaman di Hall Kantor Bupati, Parik Malintang, Minggu (11/1/2026).
Ia menjelaskan, Huntara akan ditempati minimal enam bulan dan maksimal satu tahun. Namun, keterbatasan status lahan menjadi tantangan serius.
Lahan Huntara di Asam Pulau, kata Andri Satria Masri, yang merupakan aset PLN tidak dapat digunakan selamanya. Sementara lahan di Talao Mundam yang juga dibawah kendali BWS Sumatera tersebut, masih diupayakan agar dapat dimiliki atau dialihkan untuk kepentingan warga terdampak.
“Jika tidak memungkinkan, pemerintah daerah akan mencari lokasi lain yang benar-benar bisa menjadi milik warga,” tegasnya.
Di tengah keterbatasan dan luka pascabencana, pembangunan Huntara menjadi simbol perlawanan terhadap keputusasaan.
"Dana pembangunan Huntara langsung dibawah kendali BNPB Pusat, kita di daerah sebagai memfasilitasi kelayakan lokasi lahan" ucap Andri.
Padang Pariaman perlahan bangkit. Menata puing, merajut harapan, dan memastikan warganya tak berjalan sendirian menuju masa depan.(saco).