Komentar |
| Intake Palukahan Gadang Perumda Air Minum (PDAM) Kota Padang, mengalami kerusakan total pasca galodo (banjir bandang) yang melanda Kota Padang beberapa waktu lalu. (ist) |
Padang, fajarsumbar.com - Gelombang kritik terhadap Pemerintah Kota Padang kian menguat di tengah krisis air bersih yang belum juga terurai. Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Padang buka suara lantang. Mereka menilai persoalan ini sudah terlalu lama membebani warga tanpa langkah terobosan yang nyata.
Ketua Fraksi Gerindra, Wahyu Hidayat, menyebut kondisi ini tak bisa lagi dianggap dampak cuaca semata. Persoalan air bersih telah berubah menjadi cermin lemahnya pengelolaan sektor pelayanan dasar di tingkat kota. Dia menilai respons jajaran eksekutif berjalan lambat, sementara kebutuhan masyarakat bersifat mendesak dan harian.
“Air bersih itu kebutuhan paling dasar. Kalau ini saja tak tertangani, di mana letak prioritas pemerintah” sempprotnya di Padang, Kamis (29/1/2026).
Wahyu menegaskan, peluang penyelesaian sebenarnya ada. Pemerintah pusat disebut telah membuka pintu dukungan. Namun, menurutnya, kesempatan itu tidak ditindaklanjuti secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Ia menyinggung tawaran Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumbar terkait pembangunan sumur bor. Skema tersebut diproyeksikan sebagai solusi jangka pendek untuk wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.
Namun rencana itu tersendat. Persoalan administrasi dan kesiapan teknis dari daerah dinilai belum memadai. Dari potensi ratusan titik, usulan yang masuk disebut sangat minim. Kondisi ini membuat program tak bisa langsung berjalan.
Wahyu menilai akar masalah bukan sekadar anggaran. Ia menyoroti koordinasi, kecepatan kerja, serta kepemimpinan yang dinilai belum solid. Dampaknya, kebutuhan dasar warga justru terabaikan di tengah dinamika politik yang terus bergulir.
Wahyu juga mengkritik arah komunikasi pemerintah kota yang dinilai lebih banyak membangun citra ketimbang menyelesaikan persoalan konkret. “Masyarakat tak butuh narasi. Yang dibutuhkan air mengalir di rumah,” katanya tegas.
Fraksi Gerindra menyatakan tengah mengkaji langkah pengawasan lanjutan. Hak interpelasi terhadap wali kota menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan. Tujuannya jelas: mendorong eksekutif bergerak lebih cepat dan terukur.
Di lapangan, situasinya tak kalah keras. Di kawasan Pasa Ambacang, Kecamatan Kuranji, warga harus antre air dari mobil tangki. Ember, baskom, dan jeriken berjejer di tepi jalan, menunggu giliran terisi.
Sumur rumah warga dilaporkan mengering. Air yang biasanya tersedia kini hilang. Aktivitas harian pun berubah. Mandi, mencuci, hingga memasak jadi persoalan.
Rosi, warga setempat, mengaku harus mengambil air ke sumber lain bersama suaminya. Perjalanan itu menguras tenaga. Air yang didapat lebih dulu diprioritaskan untuk anak-anak.
“Untuk kami orang tua, terpaksa seadanya. Yang penting anak bisa mandi sebelum sekolah,” ucapnya pelan.
Bantuan tangki air memang datang, tetapi tak menentu. Lokasi permukiman yang masuk ke dalam membuat distribusi tak selalu lancar. Warga hidup dari jadwal yang tak pasti.
Di tengah antrean air dan terik siang, satu harapan terus diucapkan warga. krisis ini segera dituntaskan. Bagi mereka, air bukan isu politik. Air adalah soal bertahan hidup.(Ab)