Komentar |
| Kawal Pemulihan Pasca-Bencana di Pessel, Lisda Hendrajoni Pastikan Bantuan Pusat Tepat Sasaran |
Pessel – Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menghadiri peresmian Hunian Sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana di Kampung Limau Antu, Kenagarian Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Sabtu (24/1/2026).
Dalam kunjungannya, Lisda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pesisir Selatan, agar bantuan dari pemerintah pusat dapat tersalurkan secara optimal kepada masyarakat.
Politisi Partai NasDem ini memberikan apresiasi atas kerja sama cepat antara BNPB, Kementerian Sosial, dan Pemerintah Daerah dalam menyediakan hunian layak bagi 22 kepala keluarga di Nagari Puluik-Puluik.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama setelah masa tanggap darurat berakhir.
“Kami di Komisi VIII senantiasa berkoordinasi dengan mitra kerja seperti BNPB dan Kemensos, supaya warga yang kehilangan rumah tidak lama tinggal di pengungsian umum. Huntara ini menjadi solusi agar privasi dan kesehatan keluarga tetap terjaga,” ujar Lisda saat meninjau unit-unit Huntara.
Lisda juga menyoroti kelengkapan fasilitas di Huntara, mulai dari peralatan tidur hingga bantuan biaya hidup sebesar Rp 15.000 per jiwa dari Kemensos. “Fasilitasnya sudah memadai, termasuk kasur dan peralatan masak. Ini sangat penting untuk meringankan beban psikologis warga,” tambahnya.
Sebagai wakil rakyat dari Sumatera Barat, Lisda berjanji akan mendorong percepatan pembangunan Hunian Tetap (Huntap). Ia menekankan bahwa relokasi warga dari zona merah ke lokasi yang lebih aman menjadi langkah mutlak untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
Selain itu, Lisda menjelaskan mengenai Dana Tunggu Hunian (DTH). Tahap pertama telah dicairkan untuk 35 KK, sementara tahap kedua sedang diajukan ke BNPB dan akan terus dipantau agar segera terealisasi.
“Upaya pemulihan ini tidak hanya di Pesisir Selatan. Peresmian serupa juga berlangsung di Batang Anai (Padang Pariaman), Kabupaten Agam, dan Lima Puluh Kota. Penanganannya harus serentak dan terintegrasi supaya tidak ada daerah yang tertinggal,” tuturnya.
Acara peresmian tersebut turut dihadiri Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni, jajaran Direksi BNPB, serta unsur Forkopimda setempat.(des*)