Komentar |
| China Bikin Skema Baru Subsidi Pembelian Mobil, Mulai 6% |
Jakarta – Pemerintah Tiongkok resmi menetapkan kebijakan terbaru terkait subsidi untuk sektor otomotif yang mulai berlaku pada 2026. Insentif diberikan melalui program tukar tambah kendaraan, dengan nilai subsidi berada di kisaran 6 hingga 12 persen dari harga mobil.
1. Mekanisme subsidi model terbaru
Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional bersama Kementerian Keuangan Tiongkok mengumumkan bahwa skema bantuan kini tidak lagi menggunakan nilai tetap. Subsidi dialihkan ke model persentase dengan batas maksimal tertentu, sehingga dinilai lebih adil untuk berbagai kategori harga kendaraan.
Media Car News China melaporkan bahwa pendekatan baru ini membuat besaran subsidi mengikuti harga kendaraan yang dibeli konsumen.
Subsidi untuk penggantian kendaraan lama
Dalam aturan yang diperbarui tersebut, pemilik kendaraan yang membongkar atau menghapus kendaraan lamanya dari registrasi lalu membeli mobil baru, berhak menerima subsidi sesuai persentase harga unit baru yang dibeli.
Untuk pembelian kendaraan energi baru (electric/NEV) setelah melepas kendaraan lama, subsidi mencapai 12% dengan plafon 20.000 yuan (sekitar Rp47,7 juta).
Jika kendaraan lama diganti dengan mobil bermesin bensin maksimal 2.0L, subsidi diberikan sebesar 10% dengan batas 15.000 yuan (sekitar Rp35,8 juta).
Subsidi juga berlaku untuk skema tukar tambah kendaraan bekas:
Penukaran mobil bekas ke kendaraan energi baru: subsidi 8% atau maksimal 15.000 yuan.
Penukaran mobil bekas ke mobil bensin mesin ≤ 2.0L: subsidi 6% atau maksimal 13.000 yuan (sekitar Rp31 juta).
2. Syarat kendaraan yang dapat menerima subsidi
Kementerian Perdagangan Tiongkok menetapkan beberapa ketentuan penting:
mobil bensin yang dibongkar harus terdaftar sebelum 30 Juni 2013
mobil diesel atau bahan bakar alternatif harus terdaftar sebelum 30 Juni 2015
kendaraan energi baru yang dibongkar harus terdaftar sebelum 31 Desember 2019
Selain itu, kendaraan yang akan dihapus atau dibongkar wajib sudah atas nama pemohon paling lambat 8 Januari 2025.(BY)