Komentar
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Progres pemulihan pascabencana banjir bandang yang melanda Kota Padang Panjang dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian melalui zoom meeting, Jumat (9/1).
Dalam pertemuan virtual tersebut, Kepala Bappeda, Putra Dewangga memaparkan kondisi terkini pemulihan pemerintahan dan masyarakat. Putra didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako,
I Putu Venda, Kadis Sosial PPKBPPA Winarno, serta pejabat terkait.
Putra Dewangga menjelaskan, hingga 8 Januari 2026, proses pemulihan pascabencana di Padang Panjang secara umum menunjukkan tren positif dan berjalan relatif lancar. Meski demikian, sejumlah sektor masih memerlukan perhatian dan percepatan penanganan.
Di sektor pendidikan, tercatat 19 ruang kelas belajar (RKB) PAUD/TK terdampak, dengan rincian enam unit rusak sedang dan 13 unit rusak ringan.
Pada jenjang Sekolah Dasar (SD), terdapat 51 RKB terdampak, terdiri atas dua unit rusak berat, 43 unit rusak sedang, dan enam unit rusak ringan. Meski mengalami kerusakan, proses belajar mengajar tetap berlangsung dengan memanfaatkan ruang kelas yang masih layak digunakan.
Sementara itu, pada jenjang SMP tercatat 33 RKB terdampak. Pada jenjang SMA/SMK, sebanyak lima sekolah mengalami kerusakan sedang, sedangkan pada jenjang SLB, dua ruang kelas dilaporkan mengalami kerusakan ringan.
Selain sektor pendidikan, kerusakan juga terjadi pada infrastruktur vital, salah satunya jalan terban sepanjang 500 meter. Dampak bencana juga dirasakan pada sektor ekonomi, khususnya di kawasan Jembatan Kembar (Jembatan Marga Yasa) yang menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi warga sehingga sebagian masyarakat harus direlokasi.
Selain itu, tercatat satu musala mengalami kerusakan berat akibat bencana.
Menanggapi laporan tersebut, Mendagri Tito menegaskan pentingnya pemantauan yang terukur dan berbasis data terhadap daerah-daerah terdampak bencana, baik yang telah menuju kondisi normal maupun yang masih membutuhkan percepatan pemulihan.
Ia menyampaikan, di Sumatra Barat terdapat 16 kabupaten/kota terdampak bencana, dengan tiga daerah yang hingga kini belum sepenuhnya pulih, yakni Kabupaten Tanah Datar, Padang Pariaman, dan Agam.
“Pengecekan harus dilakukan secara detail dan berbasis data agar upaya normalisasi benar-benar tepat sasaran,” tegas Mendagri.
Selain itu, ia menyatakan, Pemerintah Pusat akan memfokuskan perhatian pada daerah-daerah dengan kondisi terberat, khususnya wilayah yang masih mengalami gangguan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Mendagri menginstruksikan agar pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) bagi daerah terdampak dapat segera dilakukan, serta menegaskan bahwa APBD 2026 dapat direvisi karena telah memiliki payung hukum.
Mendagri juga menginstruksikan Badan Pusat Statistik (BPS) bersama pemerintah daerah untuk melakukan pendataan masyarakat yang mengalami penurunan tingkat kesejahteraan akibat bencana, guna diusulkan masuk dalam Data Terpadu Program Keluarga Harapan (PKH).
Zoom meeting tersebut diikuti Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta sejumlah pemerintah kabupaten/kota terdampak bencana di wilayah Sumatera. (syam)