Komentar |
| Sekda Rudy Repenaldi Rilis bersama peserta Sosialisasi Tahapan Pilwana Serentak 2026 Padang Pariaman, di Aula Kantor Bupati, Kamis 22 Januari 2026 (foto.ikp) |
Parik Malintang - Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 di Kabupaten Padang Pariaman resmi memasuki fase krusial. Pemerintah daerah mulai “memanaskan mesin demokrasi nagari” dengan menggelar sosialisasi tahapan Pilwana, Kamis (22/1/2026), di Hall Kantor Bupati Padang Pariaman.
Sebanyak 74 nagari di 16 kecamatan akan menjadi medan pertarungan kepemimpinan lokal. Tak kurang dari 210.142 pemilih diproyeksikan menentukan arah masa depan nagari mereka pada 27 Juni 2026, dengan 593 TPS disiapkan sebagai titik penentu suara rakyat.
Kegiatan strategis ini dihadiri para Ketua Badan Musyawarah (Bamus) dari seluruh nagari dan camat se-Kabupaten Padang Pariaman. Mereka yang akan memegang kendali awal proses demokrasi paling dekat dengan rakyat.
Mewakili Bupati Padang Pariaman, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis menegaskan bahwa Pilwana bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan ujian integritas dan kedewasaan demokrasi nagari.
“Sosialisasi ini bukan seremoni. Ini adalah tahapan penting yang menentukan apakah Pilwana berjalan jujur atau justru menyisakan konflik,” tegas Rudy.
Ia menyoroti peran krusial Bamus sebagai ujung tombak. Mulai hari berikutnya, Bamus diminta segera membentuk panitia Pilwana yang independen dan berintegritas. Sebuah pesan yang secara tersirat mengingatkan agar proses tidak dicemari kepentingan sempit.
“Panitia harus yang terbaik. Jangan main-main, karena di tangan panitia inilah kepercayaan rakyat dipertaruhkan,” katanya lugas.
Rudy juga mengingatkan potensi gesekan sosial yang kerap muncul dalam kontestasi nagari. Ia menekankan bahwa partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci agar Pilwana tidak berubah menjadi ajang konflik berkepanjangan.
“Kita ingin wali nagari yang amanah, bukan yang lahir dari perpecahan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Padang Pariaman, Nurhayati, melaporkan bahwa sosialisasi ini dirancang untuk menutup celah kesalahpahaman regulasi yang kerap menjadi sumber polemik Pilwana.
“Kami ingin semua pihak memahami aturan, jadwal, dan tahapan. Tidak boleh ada alasan ‘tidak tahu’ yang berujung masalah,” tegasnya.
Materi teknis Pilwana Serentak 2026 kemudian dipaparkan secara rinci oleh Deded Permana dari DPMD, mulai dari regulasi, tahapan pencalonan, hingga mekanisme pemungutan suara.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap Pilwana Serentak 2026 tidak hanya berjalan tertib dan demokratis, tetapi juga benar-benar melahirkan pemimpin nagari berkualitas, berintegritas, dan berpihak pada rakyat.
Namun satu pesan mengemuka dari ruang sosialisasi itu. Pilwana 2026 bukan sekadar memilih pemimpin. Ini pertaruhan masa depan nagari.(saco).