Komentar |
| Wabup Ahmad Fadly ikuti HLM TPID Sumbar |
Padang, fajarsumbar.com - Wakil Bupati (Wabup) Tanah Datar Ahmad Fadly mengikuti High Level Meeting (HLM) Triwulan 1 Tahun 2026, bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat, di Aula Anggun Nan Tongga Kantor Perwakilan BI di Padang, Kamis (22/1/26).
Rapat yang dipimpin Kepala Perwakilan BI Sumatera Barat, Mohamad Abdul Majid Ikram, juga dihadiri Gubernur Provinsi Sumbar Mahyeldi Ansharullah, didampingi Kepala Bulog, BPS, OPD terkait dan Kepala Daerah se-Sumbar.
Pada rapat tersebut, berfokus pada evaluasi kinerja TPID di seluruh daerah dalam merespons kondisi terkini, terutama dampak bencana hidro meteorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumbar. Juga membahas langkah antisipatif menghadapi bulan Ramadhan dan Idul Fitri tahun 2026, yang berpotensi meningkatkan kebutuhan masyarakat.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya mengatakan, High Level Meeting TIPD Triwulan I Tahun 2026 ini bertemakan sinergi pengendalian harga pangan pasca bencana serta persiapan menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H.
"Sumatera Barat menghadapi dampak kerusakan lahan pertanian, peternakan, perikanan serta infrastruktur irigasi dan jalan akibat bencana alam yang terjadi baru-baru ini. Kondisi ini tentu akan memengaruhi pasokan pangan menjelang momentum peningkatan konsumsi, yaitu bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Untuk itu, kita harus memperkuat koordinasi antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/Kota," ungkapnya.
Terakhir Mahyeldi katakan, Kami minta Pemerintah Kabupaten/Kota segera memetakan ketersediaan dan kebutuhan pangan strategis serta menyusun rencana aksi nyata guna mencegah lonjakan harga dan praktik penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. "Semoga dengan memaksimalkan langkah – langkah konkret inflasi tetap terkendali dan pengendalian Inflasi di Sumatera Barat pada tahun 2026 akan lebih baik lagi," harapnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Ahmad Fadly mengatakan, bahwa Kabupaten Tanah Datar yang merupakan salah satu daerah penghasil pangan terbesar di Sumbar, juga terdampak akibat bencana hidro meteorologi, terutama di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan dan Kecamatan X Koto.
"Ketersedian pangan di Tanah Datar cukup terpengaruh karena bencana, dimana tiga daerah penghasil beras dan holtikultura akibat bencana lahan persawahan seluas 400 hektar, 50 hektar holtikultura dan ratusan ternak terdampak," ungkap Wabup.
Lebih lanjut Ahmad Fadly menyampaikan, untuk menjaga stabilitas harga saat ini pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan cadangan beras sebanyak 5 ton. Sementara, khusus untuk 3 kecamatan yang terdampak bencana juga telah mendapatkan bantuan beras dari pemerintah pusat sebanyak 28 ton.
Kita berharap, dengan langkah strategis yang telah dilakukan ini harga bahan pokok di pasaran tetap stabil. Kita secara intensif juga akan memantau terus kondisi harga bahan pokok di pasaran. Ini kita lakukan untuk mencegah spekulasi harga terutama saat Ramadhan dan Idul Fitri nanti," ujar Wabup.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan BI Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram dalam paparannya, memprediksi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada tahun 2026 mengalami perlambatan.
Abdul Majid memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,3 hingga 4 persen atau berada jauh di bawah target tahun 2025 yang dipatok pada angka 4,4 hingga 5,4 persen. Hal ini diakibatkan dampak kerusakan sektor pertanian akibat bencana hidro meteorologi yang terjadi. (*/F12)