Komentar |
| . |
Solok, fajarsumbar.com - Pemerintah Kabupaten Solok menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKK dan Posyandu Tingkat Kabupaten Solok Tahun 2026 di Ruang Rapat Setda Baru Gedung C, Arosuka, Senin (2/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mutu pelayanan dasar masyarakat hingga ke tingkat nagari.
Rakor dibuka secara resmi oleh Bupati Solok yang diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos, M.Si. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu, S.Si, M.Si, Staf Ahli TP-PKK Ny. Lian Octavia Candra, S.Pd, jajaran pengurus PKK, Kepala BNN Kabupaten Solok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, kepala OPD terkait, camat, wali nagari, serta Ketua TP-PKK kecamatan se-Kabupaten Solok.
Ketua TP-PKK Kabupaten Solok Ny. Nia Jon Firman Pandu menegaskan bahwa PKK merupakan mitra strategis pemerintah dalam pembangunan berbasis keluarga.
Ia menyampaikan, program kerja TP-PKK Tahun 2026 telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan provinsi, dengan fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas kader, ketahanan keluarga, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta ketahanan pangan rumah tangga.
“PKK hadir dari, oleh, dan untuk masyarakat. Melalui Rakor ini kita ingin memastikan seluruh program PKK dan Posyandu berjalan selaras, terintegrasi, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat hingga ke tingkat dasawisma,” ujarnya.
Dia juga menekankan pentingnya peran kader PKK dan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan, terutama dalam pendataan keluarga, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan generasi muda.
Sementara itu, Sekda Kabupaten Solok Medison menyampaikan apresiasi atas kontribusi aktif TP-PKK dan kader Posyandu yang selama ini konsisten mendukung program sosial dan kesehatan masyarakat. Ia menekankan kolaborasi antara OPD, pemerintah kecamatan, nagari, serta PKK–Posyandu sangat menentukan keberhasilan program prioritas daerah agar berjalan efektif dan berkelanjutan.
Menurut Medison, transformasi Posyandu menuju pelayanan berbasis 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) memerlukan dukungan penuh semua pihak.
Pemerintah daerah siap memperkuat pembinaan, sistem pendataan, serta integrasi program agar Posyandu berkembang sebagai pusat layanan masyarakat yang lebih komprehensif.
Rakor ini juga menjadi forum penyamaan persepsi terhadap program prioritas PKK dan Tim Pembina Posyandu Tahun 2026, seperti penguatan pendataan dasawisma, percepatan penurunan stunting, ketahanan pangan keluarga, pencegahan penyalahgunaan narkoba, serta peningkatan kualitas layanan Posyandu di seluruh nagari.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Solok berharap terwujud komitmen nyata dalam membangun keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera menuju masyarakat Solok yang madani dan berkeadilan. (Def)