Komentar |
| Presiden Prabowo Subianto, salami Gubernur Mahyeldi Ansharullah di Rakornas, Senin 2 Februari 2026 (foto.hms.gubsb) |
Jakarta - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 dinilai bukan sekadar seremoni tahunan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan forum ini menjadi ajang krusial untuk menguji keseriusan pemerintah pusat dalam mengawal kepentingan daerah, terutama di tengah kompleksitas persoalan pembangunan dan kebencanaan.
Di sela-sela kegiatan Rakornas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Mahyeldi menyampaikan bahwa daerah membutuhkan ruang bicara yang nyata. Bukan sekadar catatan administratif.
Menurutnya, Rakornas harus menjadi tempat menyuarakan kondisi riil lapangan yang sering kali luput dari meja perencanaan nasional.
Mahyeldi menilai penyamaan visi pembangunan saja tidak cukup. Yang lebih penting, kata dia, adalah keberanian daerah menyampaikan kebutuhan mendesak, termasuk soal mitigasi dan penanganan bencana, yang kerap membutuhkan respons cepat dan kebijakan lintas sektor.
“Rakornas ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah
Sekaligus memastikan kebutuhan daerah, termasuk dalam penanganan bencana, dapat terus dikawal dan disinergikan dengan kebijakan nasional,” ujar Mahyeldi.
Ia juga menekankan bahwa tanpa sinergi yang kuat, target besar menuju Indonesia Emas 2045 berpotensi menjadi jargon kosong.
Menurutnya, ketahanan daerah adalah fondasi utama dalam mempercepat pembangunan nasional yang berkelanjutan.
“Sinergi pusat dan daerah adalah kunci. Dengan kebersamaan ini, kami optimistis visi Indonesia Emas 2045 dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan berkelanjutan,” tegasnya dengan nada optimistis.
Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sendiri dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan dihadiri ribuan peserta dari unsur kementerian, pemerintah daerah, hingga Forkopimda se-Indonesia.
Forum ini mengusung tema penguatan sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program prioritas Presiden menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus menjadi panggung tarik-menarik kepentingan antara pusat dan daerah.(saco*).