Komentar |
| Wabup Rahmat Hidayat serahkan proposal kepada Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif di Jakarta, Senin 13 April 2026, untuk pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dan Kapal Nelayan pada empat nagari (foto ikp) |
Jakarta - Langkah tak biasa kembali ditunjukkan Wakil Bupati (Wabup) Padang Pariaman, Rahmat Hidayat. Ia tak menunggu bola, justru menjemputnya langsung ke pusat kekuasaan sektor kelautan nasional.
Ia menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Gedung Mina Bahari II, Jakarta, Senin (13/4/2026), membawa satu pesan keras. Nelayan daerah tak boleh terus tertinggal.
Wabup Rahmat Hidayat didampingi Kepala Dinas Perikanan Khairul Nizam dan tenaga teknis lainnya, disambut langsung oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP RI, Komjen Pol. (Purn) Drs. Lotharia Latif, S.H., M.Hum.
Pertemuan tersebut bukan basa-basi birokrasi. Suasananya hangat, tapi isinya tajam. Membahas masa depan perikanan tangkap dan nasib ribuan nelayan di pesisir Padang Pariaman.
Empat nagari langsung “didorong ke panggung nasional” sebagai kandidat Program Kampung Nelayan Merah Putih 2026. Adalah Nagari Seulayat dan Tapakih di Ulakan Tapakis, serta Pilubang dan Koto Tinggi Kuranji Hilir di Sungai Limau.
Nama-nama Nagari itu bukan sekadar daftar, melainkan simbol harapan bagi wilayah pesisir yang lama menunggu perhatian serius.
Wabup Rahmat Hidayat berbicara lugas. Ia memaparkan kesiapan daerah tanpa ragu. Lahan tersedia, koperasi hidup, kelompok nelayan aktif, hingga produksi perikanan yang terus bergerak.
"Ini bukan sekadar proposal. Ini adalah bukti bahwa daerah siap “naik kelas” jika negara benar-benar hadir," kata Rahmat.
Namun, satu hal tak bisa ditutupi. Keterbatasan anggaran daerah. Di titik inilah Wabup Rahmat Hidayat memilih bersuara keras.
Ia mengajukan bantuan konkret. Kapal purse seine 30 GT dan 50 GT lengkap dengan alat tangkap. Bukan permintaan kecil, tapi kebutuhan mendesak agar nelayan tak terus kalah oleh keterbatasan alat.
“Kalau alatnya kuat, hasilnya pasti melonjak. Dan itu langsung terasa di dapur masyarakat pesisir,” kira-kira pesan yang ingin ditegaskan Rahmat. Ia memahami, kesejahteraan nelayan bukan soal wacana. Melainkan soal keberanian mengambil keputusan.
Respons pusat pun tak dingin. Lotharia Latif mengakui kesiapan Padang Pariaman cukup menonjol dibanding daerah lain. Ia memberi sinyal positif, meski tetap menegaskan bahwa semua usulan akan melalui proses evaluasi ketat sesuai mekanisme nasional.
Pertemuan itu ditutup dengan optimisme yang tak dibuat-buat. Rahmat Hidayat pulang bukan hanya membawa harapan, tapi juga keyakinan bahwa perjuangan “jemput bola” ini bisa berbuah nyata. Targetnya jelas. Dukungan APBN 2026.
Dan bagi nelayan, itu berarti satu hal sebagai kesempatan untuk hidup lebih layak, bukan sekadar bertahan.(saco).