Komentar |
| Asisten III Setwilda Padang Pariaman Srinelis didampingi Kadis Kominfo Zahirman dan Kabid IKP Hendri Sugianto berikan pengarahan dalam Sosialisasi dan Bintek Aplikasi Lapor Ajo, Selasa 28 April 2026 |
Parik Malintang - Langkah digital itu kini tak lagi sekadar jargon. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Pariaman memacu percepatan layanan publik berbasis aplikasi lewat penguatan Lapor Ajo, sebuah sistem pengaduan yang mulai diposisikan sebagai “urat nadi” komunikasi antara warga dan pemerintah.
Di balik ruang rapat Sekda, Selasa (28/4/2026) yang dipenuhi operator dan pejabat teknis, Srinelis, Asisten III Setwilda mewakili Bupati John Kenedy Azis dalam arahannya menyampaikan pesan yang sulit ditawar bahwa birokrasi tak boleh lagi lamban.
Ia menegaskan, setiap keluhan masyarakat kini terekam, terpantau, dan harus dituntaskan, bukan sekadar diterima lalu dilupakan.
Sosialisasi dan Bimtek yang digelar itu bukan tanpa alasan. Sejak diluncurkan pada 2025, Lapor Ajo memang menjadi wajah baru pelayanan publik di Padang Pariaman.
Warga kini bisa menyampaikan aduan, kritik, hingga pertanyaan langsung dari ponsel, memotong rantai birokrasi yang selama ini sering berbelit.
Namun kemudahan itu membawa konsekuensi. Pemerintah daerah kini berada di bawah sorotan real-time. Setiap laporan yang masuk menjadi indikator kinerja, bahkan cermin keseriusan OPD dalam melayani publik. “Tak ada lagi ruang untuk abai,” begitu kira-kira pesan yang ingin ditegaskan.
Di sisi teknis, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Zahirman mengingatkan bahwa kunci keberhasilan bukan pada aplikasinya, melainkan pada respons.
Dashboard harus dipantau setiap hari, laporan harus diverifikasi, dan tindak lanjut wajib dilakukan sesuai standar waktu yang ditetapkan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa Lapor Ajo bukan sekadar platform digital, melainkan sistem yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Setiap aduan yang tak direspons akan menjadi catatan, bahkan bisa berubah menjadi kritik terbuka terhadap kinerja pemerintah.
Tekanan itu sengaja dibangun. Pemerintah ingin memastikan tak ada lagi laporan masyarakat yang “menggantung tanpa nasib”. Dari verifikasi hingga penyelesaian, seluruh proses dituntut tuntas dan terukur. Ini sebuah perubahan budaya kerja yang tak selalu mudah dijalankan.
Di akhir kegiatan, Srinelis mengajak seluruh OPD menjadikan Lapor Ajo sebagai kebiasaan baru, bukan sekadar proyek sesaat.
Pesannya sederhana tapi tajam. Jika suara rakyat kini ada dalam genggaman, maka tanggung jawab pemerintah juga harus secepat sentuhan jari.(saco).