Pemkab Padang Pariaman Terima Study Tiru DPRD Pasaman Barat Bahas SOTK -->

AdSense New

Pemkab Padang Pariaman Terima Study Tiru DPRD Pasaman Barat Bahas SOTK

Selasa, 07 April 2026
Kepala Dinas Kominfo Zahirman didampingi Kabag Organisasi Ali Mustofa memberikan keterangan ketika menerima rombongan DPRD Pasaman Barat di Kantor Bupati Padang Pariaman, Selasa 7 April 2026

Parik Malintang - Suasana ruang rapat Sekretaris Daerah itu tak sekadar formalitas. Di balik meja-meja yang tersusun rapi, ada kegelisahan yang sama. Bagaimana membuat birokrasi tidak lagi gemuk, lamban, dan menjauh dari rakyat. Pertemuan itu berubah menjadi arena adu gagasan, bukan basa-basi kunjungan kerja semata.


Kunjungan DPRD Kabupaten Pasaman Barat ke Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pada Selasa (7/4/2026) menjadi titik temu dua kepentingan besar. Memperbaiki wajah birokrasi dan menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kritis.


Isu Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pun menjadi sorotan utama, seolah membuka luka lama yang selama ini disembunyikan.


Di tengah diskusi yang mengalir, Kepala Dinas Kominfo Padang Pariaman, Zahirman, menegaskan bahwa momentum ini tidak boleh berhenti pada pertukaran dokumen.


Ia mendorong lahirnya langkah konkret agar organisasi perangkat daerah benar-benar bekerja efektif, bukan sekadar terlihat rapi di atas kertas.


Menariknya, pembahasan mengerucut pada implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2021. Ini sebuah regulasi yang seharusnya menjadi fondasi penataan kelembagaan.


Namun di lapangan, tak semua berjalan mulus. Dari sinilah percakapan menjadi lebih tajam, bahkan cenderung kritis, membedah celah antara aturan dan realitas.


Kepala Bagian Organisasi Setdakab Padang Pariaman, Ali Mustofa, turut memberikan perspektif teknis yang memperkaya diskusi.


Ia memaparkan bagaimana dinamika penyesuaian struktur organisasi seringkali berbenturan dengan kebutuhan riil di lapangan. Birokrasi, katanya, harus adaptif atau ditinggalkan oleh zaman.


Di sisi lain, rombongan DPRD Pasaman Barat tak datang sebagai penonton. Mereka aktif menggali, membandingkan. Bahkan mempertanyakan sejumlah praktik yang dinilai belum optimal. Pertemuan itu terasa hidup, penuh dialektika, seolah dua daerah sedang bercermin satu sama lain.


Pada akhirnya, keakraban yang terbangun bukan sekadar simbol hubungan antardaerah, tetapi cerminan kesadaran bersama: bahwa reformasi birokrasi bukan pilihan, melainkan keharusan. 


Dari ruang rapat sederhana itu, harapan besar mengemuka agar SOTK tak lagi menjadi beban, melainkan mesin yang benar-benar melayani rakyat.(saco).