Komentar
 |
| Pembangunan Flyover Sitinjau Lauik |
Padang — Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Arry Yuswandi, menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan infrastruktur antar pemerintah daerah untuk tahun 2027.
Hal tersebut disampaikan saat dirinya memberikan arahan dalam Forum Perangkat Daerah urusan Bina Marga, Cipta Karya, dan Tata Ruang (BMCKTR) se-Sumbar yang digelar di Bukittinggi, Selasa (21/4/2026).
Dalam arahannya, Sekda menyebut forum perangkat daerah harus menjadi wadah strategis untuk menyatukan visi dan kebijakan antar level pemerintahan, agar perencanaan pembangunan sektor pekerjaan umum dapat lebih terarah dan efektif.
“Forum ini perlu dimanfaatkan untuk menyamakan pandangan dan arah kebijakan, sehingga pembangunan bidang PU di Sumatera Barat pada 2027 bisa berjalan lebih optimal dan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa cakupan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumbar, termasuk pengelolaan sekitar 1.600 kilometer jalan provinsi, membutuhkan kerja sama yang erat dengan pemerintah kabupaten dan kota.
“Tidak ada satu pihak pun yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota sangat penting agar pembangunan dapat terlaksana dengan maksimal,” katanya.
Selain itu, ia mendorong agar setiap perangkat daerah menyusun rencana pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan bersifat responsif, serta memastikan setiap program yang diusulkan memiliki tujuan dan dampak yang jelas.
“Silakan ajukan usulan yang dapat kita bahas dan sinergikan untuk pelaksanaan tahun 2027, karena pemerintah hadir untuk memberikan solusi bagi masyarakat,” tegasnya.
Arry juga mengingatkan tingginya harapan masyarakat terhadap sektor pekerjaan umum, sehingga setiap program harus dijalankan sesuai aturan dan didukung komunikasi yang baik.
Ia menambahkan, pengalaman menghadapi bencana hidrometeorologi sebelumnya menjadi pelajaran penting mengenai perlunya koordinasi yang kuat dan terpadu dalam setiap tahapan pembangunan.
Sementara itu, Kepala Dinas BMCKTR Sumbar, Armizoprades, menjelaskan bahwa arah pembangunan infrastruktur tahun 2027 akan difokuskan pada penguatan infrastruktur dasar serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Sejumlah program prioritas mencakup rehabilitasi fasilitas pendidikan keagamaan, penyediaan sanitasi dan sekolah rakyat, penguatan ketahanan air dan pangan, perbaikan pascabencana, pengembangan infrastruktur logistik, pengelolaan sampah, hingga penyediaan sistem air berkelanjutan.
Melalui forum ini, diharapkan tercipta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota, sehingga perencanaan infrastruktur ke depan dapat menjawab kebutuhan daerah sekaligus mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.
“Forum ini juga menjadi sarana untuk menyelaraskan program antar perangkat daerah sekaligus menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai kondisi dan karakter masing-masing wilayah,” jelasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh para Kepala Dinas PUPR kabupaten/kota se-Sumbar, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumbar,
Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan,
Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum wilayah Sumbar, Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, serta Balai Pengelola Transportasi Darat.(des*)