Komentar |
| Rakor Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar berhasil mencatatkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Wakil Bupati Ahmad Fadly saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2026, di Aula Bappedalitbang, Kamis (9/4/2026).
"Menurut data BPS, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 tercatat sebesar 3,59 persen, turun sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 4,26 persen," sampai Wabup.
Dikatakan Wabup lagi, capaian ini menempatkan Tanah Datar sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah, untuk tingkat kabupaten di Provinsi Sumbar.
"Jumlah penduduk miskin di Tanah Datar turun dari 15 ribu jiwa di tahun 2024 menjadi 12.557 jiwa pada tahun 2025. Capaian ini patut disampaikan apresiasi kepada OPD terkait, namun tidak boleh jumawa atau terlena, karena capaian ini juga harus menjadi peringatan dan harus mencermati bahwa penurunan kemiskinan terjadi di tengah perlambatan laju pertumbuhan ekonomi," ungkap Ahmad Fadly.
Karena itu, tambah Wabup, tahun 2026 arah kebijakan penanggulangan kemiskinan harus kita fokuskan pada tiga strategi utama yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan secara terfokus yang berbasis wilayah dan keluarga sasaran.
Hal senada disampaikan Kepala Bappedalitbang Adriyanti Rustam, dimana presentase tingkat kemiskinan Kabupaten Tanah Datar terendah di Sumbar dan lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan Provinsi Sumbar dan Nasional.
Diungkapkan Adriyanti lagi, setidaknya ada 6 rencana strategis prioritas penanggulangan kemiskinan tahun 2026, yaitu Penguatan Data dan DTSEN, Konvergensi Kemiskinan Ekstrem, Pemberdayaan Ekonomi, Akses Pendidikan dan Kesehatan, Perlindungan Sosial Adaptif serta Penguatan Kelembagaan.
"Penanggulangan kemiskinan memerlukan komitmen bersama dan koordinasi lintas sektor yang kuat. Dengan landasan regulasi yang jelas, data yang akurat, dan program yang terintegrasi, Kabupaten Tanah Datar dapat mewujudkan target penghapusan kemiskinan ekstrem dan penurunan kemiskinan secara berkelanjutan," pungkasnya.
Kegiatan yang dimoderatori Sekretaris Daerah Abdurahman Hadi, dilanjutkan dengan penyampaian materi dari kepala Dinas Sosial dan PPA, Kepala Dinas Pertanian dan Dinas PU PR serta diakhiri dengan sesi tanya jawab dan diskusi. (F12)