Wako Padang Panjang Monitoring Penggunaan Aset -->

AdSense New

Wako Padang Panjang Monitoring Penggunaan Aset

Minggu, 03 Mei 2026
Memonitor aset daerah di tengah efisiensi keuangan daerah.


Padang Panjang, fajarsumbar.com  - Wali Kota Hendri Arnis lakukan monitoring langsung terhadap pemanfaatan gedung-gedung kantor di lingkungan Pemerintah Kota, Jumat (1/5). Hal itu sebagai langkah penataan aset daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja pemerintahan.


Monitoring ini  diikuti Wakil Walikota Allex Saputra, Pj Sekretaris Daerah Wita Desi Susanti,

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) Zia Ul Fikri, serta sejumlah kepala OPD terkait.


Beberapa lokasi yang ditinjau di antaranya Kantor SKB, eks Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Lurah Pasar Usang, Kantor Dinas Perhubungan, serta Kantor Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata di Silaing Bawah. .


Monitoring dilakukan dengan melihat kondisi fisik bangunan, efektivitas pemanfaatan ruang, serta kesesuaian penggunaan gedung dengan kebutuhan masing-masing organisasi perangkat daerah.


Wako Hendri menegaskan, penataan pemanfaatan gedung kantor merupakan langkah strategis untuk memastikan aset daerah digunakan secara optimal dan tepat guna.


“Pemanfaatan gedung harus direncanakan secara matang sesuai kebutuhan riil OPD. Dengan penataan yang baik, kita bisa meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mendukung kelancaran tugas pemerintahan,” ujarnya.


Walikota juga menekankan pentingnya sinergi antarperangkat daerah dalam pengelolaan aset. Gedung-gedung yang belum dimanfaatkan secara optimal akan dievaluasi untuk kemungkinan relokasi, penggabungan fungsi, atau pemanfaatan alternatif yang lebih produktif.


Sementara itu Zia Ul Fikri menyampaikan pihaknya akan melakukan inventarisasi dan evaluasi menyeluruh terhadap aset gedung kantor, termasuk menyusun skema penataan berbasis kebutuhan dan prioritas pelayanan publik.


Melalui langkah ini, Pemko Padang Panjang berkomitmen memperkuat tata kelola aset secara berkelanjutan guna mewujudkan pemerintahan yang efisien, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. (syam)