Komentar |
| TEGASKAN DISIPLIN DAN KERJA NYATA: Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, memberikan arahan di hadapan ratusan ASN dan tenaga non-ASN saat memimpin apel gabungan di Lapangan Ombilin, Kota Sawahlunto, Senin (13/7/2026). (foto/aldevori) |
Oleh: Anton Saputra (Wartawan Madya Sertifikasi Dewan Pers)
PAGI itu, Senin (13/7/2026), Lapangan Ombilin di Kota Sawahlunto dipenuhi riuh rendah langkah kaki ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga non-ASN. Mereka berkumpul untuk sebuah rutinitas yang sudah mendarah daging dalam birokrasi: apel gabungan. Namun, apa yang terjadi hari itu bukan sekadar formalitas baris-berbaris di bawah seragam cokelat yang rapi. Hari itu menjadi momen refleksi mendalam tentang etika, kehormatan profesi, dan cara pemerintah berbicara kepada rakyatnya di era digital.
Semuanya bermula ketika Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, melayangkan pandangannya ke barisan peserta. Di antara sela-sela barisan, tampak kepulan asap rokok yang tipis, kontras dengan khidmatnya suasana pagi. Bagi sebagian orang, merokok di sela apel mungkin dianggap hal sepele. Namun bagi Riyanda, itu adalah sinyal retaknya fondasi paling dasar dalam bekerja, yakni saling menghargai.
Tanpa basa-basi, suara Wali Kota memecah keheningan, memberikan teguran langsung yang seketika membuat suasana menjadi senyap. Teguran itu bukan luapan amarah, melainkan sebuah ajakan untuk kembali menengok cermin kedisiplinan.
"Saya minta kepada yang merokok agar tidak merokok ketika apel berlangsung. Mari kita sama-sama menjaga disiplin dan saling menghargai sesama peserta apel," ujar Riyanda dengan nada tegas namun terukur.
Sentilan tentang asap rokok itu rupanya menjadi pintu masuk bagi Riyanda untuk membedah masalah yang lebih besar: bagaimana aparatur sipil memandang diri mereka di mata masyarakat. Dari perkara etika di lapangan terbuka, perhatian Wali Kota bergeser ke dunia maya—sebuah ruang digital yang kini menjadi wajah kedua bagi Pemerintah Kota Sawahlunto.
Riyanda menyoroti fenomena yang kerap menjangkiti akun-akun media sosial instansi pemerintah, di mana linimasa sering kali penuh dengan estetika seremonial. Foto-foto rapat formal, dokumentasi kunjungan kerja, hingga potongan gambar apel pagi kerap mendominasi, seolah-olah lembar kerja pemerintah hanya berisi seputar meja bundar dan podium.
Bagi Riyanda, sudah saatnya birokrasi menyadari bahwa masyarakat tidak lagi terkesan dengan bungkus seremonial tersebut. Warga Sawahlunto tidak butuh melihat berapa kali pejabatnya duduk dalam ruang rapat ber-AC, melainkan apa yang dihasilkan dari ruangan tersebut untuk mengubah nasib mereka di luar sana.
"Masyarakat kita tidak perlu terlalu banyak melihat postingan tentang rapat dan apel. Yang mereka butuhkan saat ini adalah solusi dan kerja nyata dari pemerintah. Tunjukkan hasil kerja yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Riyanda, menyuarakan apa yang selama ini menjadi kejenuhan tersembunyi di hati publik.
Melalui pesan menohok tersebut, Lapangan Ombilin pagi itu tidak hanya saksi dari penegakan disiplin fisik, tetapi juga saksi dari perubahan paradigma. Riyanda sedang menantang jajarannya untuk mengubah media sosial menjadi ruang transparansi dan edukasi, bukan sekadar etalase narsisme birokrasi.
Ketika apel akhirnya dibubarkan, para ASN tidak hanya membawa pulang perintah kerja mingguan. Mereka pulang dengan sebuah kesadaran baru: bahwa esensi dari seorang pelayan publik adalah kerja nyata yang membumi, baik yang terlihat di dunia nyata saat menjaga etika sesama rekan kerja, maupun yang terpancar secara jujur di balik layar gawai masyarakat. (*_*)