Komentar
 |
| Guru hononer Lombok Timur (Lotim) saat mengadu ke DPRD setempat, Selasa (25/5/2021). (ist) |
Lombok Timur - Puluhan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Kategori 2 (FGKHD2) di Lombok Timur mengadu ke DPRD Lotim, Selasa (25/05/2021) pagi tadi. Kedatangan mereka untuk menanyakan ketidakjelasan nasib setelah mengabdi mengajar berpuluh-puluh tahun. Mereka menuntut Pemda Lotim memperjuangkannya supaya bisa diangkat jadi PNS atau PPPK.
Selain itu mereka juga menyorot tentang formasi CPNS dan PPPK tahun 2021 ini yang jumlahnya sangat terbatas, jauh dari jumlah tenaga guru yang dibutuhkan. Mereka juga membandingkan dengan formasi kabupaten-kabupaten lain di NTB.
Salah satu Guru Honorer di SMPN 1 Jerowaru yang ikut dalam hearing Lalu Ahmad Munir mengatakan jumlah formasi yang ada pada CPNS dan PPPK tahun 2021 di Lotim sangat tidak masuk akal, pasalnya jumlah guru yang dibutuhkan dengan formasi yang dibuka berbeda jauh. Apalagi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang notabene penduduknya lebih sedikit.
"Pemerintah masih ada waktu untuk memikirkan ini, tolong kami diperhatikan, tolong kami diperjuangkan, setelah puluhan tahun kami mengabdi, masak kami nggak boleh hidup layak. Kami juga punya keluarga tanggungan yang harus kami biayai hidupnya," katanya menuntut.
Dilain pihak hadir juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan H Alimuddin Mesir memaparkan jumlah guru yang dibutuhkan di Lotim sebanyak 8.615 orang, namun jumlah guru yang masih tersisa setelah ada yang pensiun dan meninggal dunia sebanyak 2.527 orang. Selisih dari angka guru yang masih tersisa dengan yang dibutuhkan jauh lebih banyak dari jumlah formasi yang dibuka.
Sementara Ketua DPRD Lotim Mirnan yang hadir dalan hearing itu menyinggung bahwa permasalahan guru honor itu sudah dikaji utuh waktu pembahasan Rancangan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mirnan menuturkan hasil kajian tersebut memerintahkan Pemda melakukan pendataan secara menyeluruh mengenai berapa jumlah guru honorer yang harus dibiayai oleh daerah. "Apakah datanya tertukar atau memang tidak pernah melakukan pendataan ini Pemda sampai data yang disampaikan belum lengkap," tanyanya kepada forum hearing.
"Saya curiga jangan-jangan pemerintah memang tidak pernah serius memperjuangkan tenaga honorer ini," lanjutnya bertanya. Mirnan kemudian meminta supaya permasalahan guru honorer itu harus membuat kesepakatan di atas kertas, dan itu diajukan kepada Bupati Lotim.
Sementara dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lotim Salmon Rahman menjelaskan bahwa dari seluruh guru honorer yang sudah didata sudah diajukan permohohonan ke instansi terkait, namu dikatakan masih belum membuahkan hasil dan masih tetap akan diperjuangkan.
Mengenai formasi CPNS dan PPPK itu ditetapkan oleh pusat berdasarkan tiga indikator yakni tenaga yang dibutuhkan, beban kerja, dan kemampuan anggaran. Dikatakan sebanyak 563 guru honorer sudah lulus jadi PNS pada seleksi sebelumnya, namun sisanya ini yang masih diperjuangkan.
"Yang lulus itu tetap yang memenuhi ambang batas nilai kelulusan, dan itu adalah sistem nasional," tutupnya. (Hardi)