Komentar |
| Bupati Solok Selatan.Khairunas didampingi Kadis Capil Epi Yandri, meninjau kegiatan pencanangan zina integritas. |
Solsel, fajarsumbar.com - Sebagai bentuk perwujudan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan pemerintahan merupakan inisiasi positif dalam rangka mewujudkan komitmen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi.
Sebagai langkah awal, Kabupaten Solok Selatan memulainya pencanangan Zona Integritas tersebut melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di bawah kepemimpinan kepala dinasnya, Efi Yandri.
Bupati Solok Selatan Khairunas meminta agar setelah pencanangan, segera dilaksanakan proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBM).
"Untuk Disdukcapil yang pada hari ini dicanangkan pembangunan Zona Integritas pada instansinya, kami minta segera melaksanakan proses pembangunan Zona Integritas," Kata Bupati Solsel Khairunas ketika meresmikan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Disdukcapil, Halaman Kantor Disdukcapil, Senin (10/05/2021)
Katanya, Zona Integritas ini merupakan salah satu program unggulan 100 hari kerja pertama Bupati dan Wakil Bupati Solsel.
"Pencanangan Zona Integritas pada Disdukcapil merupakan yang pertama di lingkungan OPD se-Kabupaten Solok Selatan," paparnya
Bupati Khairunas menyampaikan apresiasinya atas pencapaian Disdukcapil, yang merupakan salah satu OPD yang mendapatkan nilai hijau dari Ombudsman RI Perwakilan Sumbar
Pada kesempatan tersebut, Bupati Khairunas juga meminta kepada BKPSDM dan Disdukcapil untuk mengawasi ASN yang memiliki E-KTP di luar Solsel
Kemudian Penjabat (PJ) Sekretariat Daerah Doni Rahmat Samulo mengharapkan pencanangan ini menjadi motivasi untuk seluruh instansi Pemerintahan daerah Solsel
"Semoga ini dapat menular kepada OPD lain, dan dapat menurunkan indek korupsi," ujarnya
Doni juga mengatakan ada tiga sasaran terwujudnya Zona Integritas Good Govermance dan clean goverment yaitu Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih bebas korupsi dan KKN, serta peningkatan pelayanan publik yang mumpuni.
"Semoga beberapa OPD yang berhubungan dengan pelayanan publik juga berkomitmen untuk membangun Zona Integritas (ZI)," ungkap Doni. (Abg)