Komentar |
| Bupati Agam Bersama Forkopinda gelar rapat revitalisasi Danau Maninjau. |
Lubuk Basung, fajarsumbar.com - Bupati Agam, Dr. H. Andri Warman, pimpin langsung rapat evaluasi perencanaan revitalisasi Danau Maninjau dengan Forkopimda, di Aula Kantor Bupati Agam diikuti Kapolres Agam, AKBP. Dwi Nur Setiawan, Dandim 03/04 Agam, Letkol. Arh. Yosip Brozti Dadi, Kajari Agam, Rio Rizal, Ketua DPRD Agam, Novi Irwan, Kepala OPD dan lainnya Rabu (23/6)
Orang nomor satu diAgam itu mengatakan, persoalan Danau Maninjau sudah menjadikan perhatian secara nasional, bukan hanya jadi persoalan pemerintah daerah saja.
"Alhamdulillah ini sudah terlihat dalam upaya merevitalisasi Danau Maninjau, juga mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Sumbar, bahkan dari pusat,” ujarnya.
Sebagai langkah awal upaya penyelamatan Danau Maninjau, pihaknya telah menurunkan petugas untuk mendata jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di Danau Maninjau. Dari data yang didapat di lapangan, diketahui jumlah KJA sudah melebihi daya tampung dari Danau Maninjau itu sendiri.
“Sesuai dengan kapasitas dari Danau Maninjau itu sendiri, maksimalnya hanya sanggup menampung sebanyak 6 ribu KJA. Namun setelah dilakukan pendataan, jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau sudah jauh melebihi ambang batasnya,” jelasnya.
Dijelaskan, dalam rapat tersebut, Forkopimda setuju dan mendukung penuh upaya penyelamatan Danau Maninjau.
“Salah satu upayanya adalah pengurangan jumlah KJA yang ada di Danau Maninjau, agar pencemaran danau dapat berkurang,” terangnya.
Dikatakan, sumber utama pencemaran Danau Maninjau, berasal dari pakan ikan itu sendiri. Karena sisa pakan yang tidak dimakan ikan, akan mengendap, dan lama kelamaan mencemari danau.
“Oleh sebab itu, bentuk keseriusan kita pemerintah daerah bersama Forkopimda dalam penanggulangan Danau Maninjau, kita harus memiliki progres yang jelas, dan jangan sampai merugikan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Kapolres Agam, AKBP. Dwi Nur Setiawan mengatakan, pihaknya akan mendukung penuh rencana revitalisasi Danau Maninjau.
“Kami dari Polri dan TNI sangat mendukung kegiatan ini, karena persoalan Danau Maninjau sudah menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Dikatakan, dalam upaya pengurangan KJA, pihaknya akan bergerak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Salah satu contohnya adalah, seperti KJA yang tidak sesuai aturan atau tidak memiliki izin, maka akan kita proses lebih lanjut,” tegasnya. (Yanto)