Komentar
 |
| Mullah Mohammed Hassan Akhund Pelaksana Tugas Perdana Menteri Afghanistan. |
Jakarta - Sejak Taliban berkuasa atas Afghanistan pada Agustus lalu, sejumlah negara khawatir. Taliban sendiri kerap berjanji pada dunia untuk membuat Afghanistan yang inklusif dan menghargai hak perempuan.
Namun, janji ini tak sepenuhnya tercermin dalam kabinet yang mereka umumkan. Ketika diumumkannya kabinet Taliban beberapa waktu lalu, nyaris semua yang menjabat adalah petinggi Taliban dan tidak ada perempuan di dalamnya.
Dari daftar ini, terlihat bahwa semua menteri dan kepala bidang penting di Afghanistan saat ini dijabat oleh laki-laki. Pembagian ini menuai kontra dari beberapa pihak salah satunya PBB, sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com
Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-bangsa (HAM PBB), Michelle Bachelet melontarkan kekecewaannya atas komposisi pemerintah Taliban yang tak melibatkan perempuan dan didominasi oleh etnis Pashtun.
"(Saya) kecewa dengan kekurangan inklusi dari apa yang disebut kabinet sementara, yang tak mencakup perempuan dan sedikit non-Pashtun," ucap Bachelet sebagaimana dilansir AFP.
"Bertentangan dengan jaminan bahwa Taliban akan menegakkan hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir, perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," kata Bachelet di hadapan Dewan HAM PBB di Jenewa, dikutip Reuters, Senin (13/9).
Dunia kini menunggu perubahan Taliban. Sebab, mereka berjanji bakal membangun pemerintahan yang inklusif dan moderat saat mengambil alih kekuasaan pertengahan Agustus lalu.
Mereka juga berjanji akan menjunjung hak-hak perempuan. Pemerintahan kala ini, kata Taliban, akan berbeda dengan era 1996-2001, yang dinilai otoriter dan ultrakonservatif.(*)