Mayatama Hentikan Suplai Jaringan Internet ke Pemko Sawahlunto, OPD Mengeluh Pelayanan Terganggu -->

Mayatama Hentikan Suplai Jaringan Internet ke Pemko Sawahlunto, OPD Mengeluh Pelayanan Terganggu

Kamis, 16 September 2021
ilustrasi

Sawahlunto, fajarsumbar.com - Sehubungan telah berakhirnya kontrak kerjasama pengadaan layanan internet PT Mayatama Solusindo dengan Kominfo atau Pemko Sawahlunto di bulan Juli 2021, maka dengan Ini PT Mayatama Solusindo menghentikan jaringan internet di seluruh OPD dan Sekdako Sawahlunto mulai tanggal 1 September 2021. 


"Untuk OPD atau instansi yang ingin melakukan pembelian jaringan internet secara mandiri ke PT Mayatama Solusindo bisa menghubungi Andri selaku Pimpinan Cabang Sawahlunto," sebut tulisan yang beredar di WhatsApp.


Di konfirmasi fajarsumbar.com kepada pihak Mayamata Solusindo beberapa waktu lalu, Andri menyampaikan berdasarkan surat pesanan, pada poin kuantitas pembelian paket internet itu hanya 7 bulan, jika dimulai Januari maka pada bulan Juli adalah akhir dari pesanan pada SP.


Pihak Mayatama sudah meminta Pemko atau Kominfo untuk melakukan perpanjangan kontrak selanjutnya berupa klik e-catalog pembelian lagi atau mengeluarkan MoU kerja sama kembali.


"Tapi pihak Pemko tidak berani melakukan, karena alasan takut salah dalam aturan pengadaan barang dan jasa, maka untuk ketidakjelasan status kerjasama pada bulan Agustus selanjutnya, kami harus menghentikan sementara suply internet ke Pemko dan semua OPD, sampai adanya kejelasan tertulis atau permintaan pembelian kembali paket internet," sebut Andri melalui pesan singkat WhatsApp.


Dijelaskan Andri, sekarang masih dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Sawahlunto dan pihaknya belum menerima pembayaran sedikitpun dari penjualan jasa internet. Dikarenakan untuk pembayaran yang 7 bulan sejak Januari sampai bulan Juli belum juga dibayarkan. 


"Dengan berat hati hal ini kami lakukan agar dapat menjadi maklum bagi pihak Pemko. Beberapa OPD sudah melakukan pembelian secara mandiri ke Mayatama dan sudah ada yang aktif kembali," tandasnya. 


Bedasarkan pantauan lapangan fajarsumbar.com, beberapa OPD mengeluhkan kondisi ini terjadi, apalagi dalam bidang pelayanan masyarakat yang memang memerlukan proses secara online dengan input data terpusat. (ton)