Komentar
 |
| Gubernur Sumbar, Mahyeldi bersama tim Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Aia Dingin. |
Padang - Pemerintah Sumatera Barat berharap pengembangan dua TPA di daerah itu untuk mengantisipasi persoalan sampah bisa dilakukan menggunakan APBN yang didukung dana pendamping dari APBD.
"Anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan TPA di Sumbar cukup besar sekitar Rp34 miliar. Jika tidak memungkinkan semua menggunakan APBN kita siapkan dana pendamping dari APBD, " kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi saat peninjauan bersama Nani Hendiarti Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Aia Dingin Kota Padang, Jumat 24 September 2021.
Rencana pengembangan untuk TPA Aia Dingin Padang direncanakan dilengkapi dengan pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) yang berfungsi untuk memusnahkan sampah sekaligus menjadi bahan penghasil energi.
Sementara untuk TPA Regional Payakumbuh dengan pembangunan sel baru untuk mengantisipasi kondisi yang sudah kelebihan kapasitas.
Gubernur Mahyeldi menyebut persoalan TPA ini sangat mendesak mengingat banyak persoalan sosial yang akan mengiringi jika tidak diselesaikan secepatnya.
TPA Aia Dingin Padang diperkirakan akan penuh pada 2026 jika tidak segera diantisipasi sedangkan TPA Regional Payakumbuh terancam jebol karena kelebihan kapasitas.
Wali Kota Padang Hendri Septa mengungkapkan produksi sampah di kota itu mencapai 450 ton perhari dengan 70 persen diantaranya adalah sampah organik.
Saat ini TPA Aia Dingin masih bisa menampung sampah itu, namun diperkirakan 2026 sudah penuh dan tidak bisa dimanfaatkan jika tidak ada pengembangan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah mengatakan RDF di TPA Aia Dingin Padang sangat tepat karena dekat dengan PT Semen Padang yang akan memanfaatkan hasil pengolahan sampah itu sebagai bahan bakar.
Sedangkan untuk TPA Regional Payakumbuh lebih tepat menggunakan Bioteknologi seperti dengan maggot.
Deputi Bidang Koordinasi Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi, Nani Hendiarti mengatakan untuk pembangunan RDF di TPA Aia dingin lahan yang tersedia harus sudah clear and clean.
Ada beberapa alternatif pendanaan yang bisa digunakan yaitu APBN atau swasta karena saat ini cukup banyak swasta yang tertarik berinvestasi di bidang sampah.
Untuk TPA Regional Payakumbuh pihaknya segera mengkoordinasikan dengan Kementrian PUPR untuk dicarikan solusi terbaik.
Dalam rakor itu juga membahas rencana pengolahan sampah dan pusat pengolahan insinerator LB3 Medis Provinsi Sumatera Barat yang juga sangat mendesak karena produksi sampah itu sekitar 7 ton perhari dari banyak rumah sakit, tempat isolasi mandiri dan Puskesmas. (adpim)