Walikota Fadly Amran |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Walikota Padang Panjang, Fadly Amran, minta Dinas Kesehatan (Dinkes) memprioritaskan vaksinasi pelajar yang menempuh pendidikan pada sekolah berbasis asrama, guna mencegah terjadinya kembali klaster di satuan pendidikan ini.
Pekan lalu 54 siswa SMA Negeri 1 dinyatakan postitif Caovid-19. Sejak Senin kemarin kembali dilakukan pembelajaran sistem daring.
Harapan walikota Fadly itu disampaikan dalam rapat evaluasi PPKM Level 3 bersama Forkopimda dan pejabat terkait, di balaikota setempat, Selasa (14/9/21).
"Kepada Dinkes diminta untuk mengebut vaksinasi di sekolah berasrama. Pelajar, santri yang akan masuk pondok pesantren atau asrama harus sudah divaksin. Saya meminta pencapaian vaksinasi sekolah asrama 100 persen. Ini prioritas, karena kasus terkonfirmasi Covid-19 beberapa waktu lalu juga muncul dari klaster asrama," ujar Fadly.
Selain itu Fadly meminta penyelenggaraan MTQ Nasional XXXIX Tingkat Sumbar di Padang Panjang memperhatikan protokol kesehatan (prokes) yang baik, serta menghadirkan Satgas khusus Covid-19.
"Ini menjadi perhatian kita juga. Kita siap menjadi tuan rumah, tentu perlu ada satgas khusus untuk Covid di MTQ. Jangan terjadi outbreak. Penerapan prokes harus diperhatikan," ujarnya.
Kemudian, sinergisitas antar kelurahan, lanjut Fadly, sangat penting dalam penanganan Covid-19, dan penerapan PPKM .
"Ini catatan penting. Di tingkat kelurahan perlu dievaluasi. Jangan terjadi lonjakan. Kita berharap bisa Level 2 atau Level 1," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Walikota, Drs. Asrul menyampaikan, siswa asrama di SMAN 1 yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari Kota Padang Panjang harus didata. Kemudian meminta pengawasan yang ketat dari Satgas Covid-19 di sekolah berasrama.
"Kalau bisa sekolah yang punya asrama diawasi dengan ketat. Selama ini banyak terkonfirmasi berasal dari sekolah yang punya asrama," katanya.
Terkait MTQ, Asrul mengatakan, hendaknya yang mengikuti kegiatan itu sudah memilik surat bebas Covid-19.
"Yang ikut MTQ, setiap kafilah dari berbagai daerah harus punya surat bebas Covid-19," sebutnya.
Ketua DPRD, Mardiansyah, A.Md mengatakan, pengawasan dari Satgas Covid-19 harus tiap hari di sekolah-sekolah.
"Prokes di lingkungan sekolah harus ketat. Disertai dengan penyemprotan disinfektan. Lalu, rumah isolasi di kelurahan perlu digencarkan kembali," ujarnya. (syam)