Jaring Isu Lingkungan, Disperkim LH Gelar FGD -->

Iklan Atas

Jaring Isu Lingkungan, Disperkim LH Gelar FGD

Kamis, 24 Maret 2022

 

Suasana penjaringan isu perioritas lingkungan hidup Padang Panjang.

Padang Panjang, fajarsumbar.com - Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Disperkim LH) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penjaringan Isu Prioritas Lingkungan Hidup di aula BPKD, Kamis (24/3).


FGD digelar guna penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) Padang Panjang.


Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdako, Iriansyah Tanjung, S.E, M.Si mengatakan, dalam penyusunan DIKPLHD  diperlukan konsultasi publik dengan pemangku kepentingan terkait penjaringan isu prioritas pembangunan berkelanjutan yang terjadi di  Padang Panjang.


"Melalui FGD ini kita berharap para peserta dapat berdiskusi dan menyampaikan pemikiran-pemikiran terkait isu-isu lingkungan," ujarnya.


Tak hanya itu dengan FGD ini para peserta dapat mengetahui isu-isu prioritas yang akan menjadi dasar penyusunan DIKPLHD.


Iriansyah menjelaskan, DIKPLHD ini sendiri merupakan laporan status lingkungan hidup daerah yang disusun setiap tahun dan merupakan penilaian terhadap kinerja kepala daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup.


"Dokumen ini disusun oleh tim yang dibentuk oleh kepala daerah yang keanggotaannya melibatkan OPD terkait, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat. Karena itu diperlukan penjaringan isu-isu lingkungan untuk ditetapkan isu menjadi prioritas," jelasnya.


Dalam menentukan isu prioritas nantinya, Iriansyah meminta harus berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan Tim Teknis. Di mana isu prioritas ini dapat mengenai pressure, state, response maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis pressure yang ditetapkan untuk memperbaiki state.


“Adapun yang dapat dijadikan isu prioritas adalah pencemaran atau kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjadi dan berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup. Ataupun pressure sebagai penyebabnya atau juga bisa persoalan respon yang dilakukan mendapat perhatian publik yang luas sehingga perlu ditangani segera,” paparnya. 


FGD juga diikuti Tim Teknis Penyusunan DIKPLHD, perwakilan dari universitas, PDAM, Bank Sampah, kader LH, Forum Kota Sehat dan LPM serta narasumber FGD dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH)  Sumatra Barat, Rosa Gustilisa, S.T dan OPD terkait.


Dalam FGD tersebut juga dilakukan proses metaplan penjaringan isu yang berasal dari para peserta FGD. Isu yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan kertas yang telah disiapkan lalu dijaring oleh tim teknis. (syam)