Komentar |
| dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) |
Sijunjung, fajarsumbar.com - Kabupaten Sijunjung akan dikunjungi Kepala BKKBN pusat, dr.Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dalam rangka gebyar temu kader percepatan penanganan stunting. Sijunjung menjadi daerah pilihan untuk penerapan program penanganan stunting dari pemerintah pusat.
Kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung untuk menerapkan program dan mengedukasi kader dalam percepatan penanganan stunting di Sumbar, khususnya di Kabupaten Sijunjung.
Kunjungan kerja kepala BKKBN ke Sijunjung direncanakan selama tiga hari, mulai dari tanggal 29-31 Mei mendatang. Selain temu kader, Kepala BKKBN juga diagendakan beberapa kegiatan lainnya di Kabupaten Sijunjung.
Plt.Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, Kardi Ray didampingi Plt.Kadis Kominfo Sijunjung, David Rinaldo menjelaskan, persoalan stunting saat ini menjadi isu nasional, terutama dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan angka stunting meningkat secara nasional.
“Persoalan stunting ini menjadi perhatian secara nasional, baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Karena secara nasional angka stunting ini mengalami kenaikan, terutama dampak dari pandemi covid-19 kemarin,” tuturnya, Selasa (24/5).
Kabupaten Sijunjung menjadi daerah pertama yang dikunjungi pemerintah pusat dalam penerapan program penangana stunting, yang nantinya juga menjadi referensi bagi daerah lain.
“Kita di Sijunjung mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat, sehingga program penanganan stunting dari pusat nantinya bisa diterapkan dengan baik di Sijunjung,” ujarnya.
Selain itu, dengan kedatangan Kepala BKKBN ke Sijunjung diharapkan program strategis dari pusat bisa mendorong pembangunan Sijunjung.
“Kita berharap nantinya, setelah kunjungan ini, Kabupaten Sijunjung bisa menjadi daerah percontohan percepatan penanganan stunting, karena persoalan stunting ini sudah menjadi isu secara nasional, terutama dampak dari pandemi kemarin,” jelasnya.
Selain itu, dengan adanya komunikasi yang baik antara Pemkab Sijunjung dengan kementrian, pada tahun ini Sijunjung mendapat alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp3,7 miliar di dinas Dalduk KB, termasuk untuk penanganan stunting.
“Program penganan stunting kita terus berjalan, karena memang ini termasuk program prioritas yang harus dituntaskan dan tertera di RPJMD. Termasuk bantuan DAK dari pusat tadi kita fokuskan kesini,” paparnya.
Penanganan stunting melibatkan banyak pihak serta membutuhkan peran seluruh elemen masyarakat. “Stunting dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya, pola asuh, pola makan dan sanitasi. Tiga aspek ini memiliki cakupan yang luas dan banyak pihak yang berperan disana,” sebut Kardi Ray.
Sedangkan dari segi sosial, stunting juga dipengaruhi sejumlah faktor lainnya termasuk ekonomi, kesehatan, lingkungan, pangan dan sumber daya manusia (SDM). (*/def)