Komentar |
| . |
Pessel, fajarsumbar.com - Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat mengapresiasi kebijakan Bupati Rusma Yul Anwar terkait uji publik validasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan.
Zainal Amir, (58) salah seorang warga Kecamatan Koto XI Tarusan mengatakan kebijakan uji publik KPM merupakan langkah tepat, sehingga akurasi data yang disajikan dalam program bantuan sosial dan target peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dicanangkan pemerintah.
"Nah, ini yang seharusnya dilakukan sebagai antisipasi terjadinya ketidaktepatan sasaran penerima. Kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi terobosan besar ini," ungkap dia di Painan sebagaimana dikutip antara.com.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memvalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui uji publik agar KPM tepat sasaran dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai maksimal.
Uji publik DTKS digawangi Dinas Sosial dan Perlindungan Anak itu dilakukan dengan menempel daftar nama KPM di sejumlah tempat strategis di setiap kampung, sehingga masyarakat bisa menyampaikan jika ada penerima yang tidak layak.
Apresiasi terhadap kebijakan uji publik DTKS yang dilakukan bupati juga disampaikan Eni Wirdayanti, (51), salah seorang masyarakat Kampung Limau Sundai Nagari (desa adat) Kecamatan Batang Kapas.
Menurutnya selama ini masyarakat tidak memiliki akses untuk melaporkan jika ada KPM yang tidak layak, bahkan terkesan tertutup. Akibatnya sebagian penerima adalah mereka yang tidak layak atau berasal dari keluarga mampu.
"Beberapa diantaranya ada yang perangkat nagari, orang yang sudah meninggal atau kerabat pejabat. Semoga dengan uji publik data penerima lebih akurat," terangnya.(*/wandi)