Komentar |
| Komisi B DPRD Payakumbuh |
Payakumbuh, fajarsumbar.com - Komisi B DPRD Kota Payakumbuh menggelar rapat kerja dengan organisasi perangkat daerah yang menjadi mitra kerja komisi di Ruang Rapat Komisi B Kantor DPRD Setempat, Selasa (19/7/2022).
Rapat
kerja pembahasan KUA PPAS APBD Tahun 2023 itu dipimpin oleh Ketua Komisi B
Yendri Bodra Dt. Parmato Alam, dan diikuti oleh Wakil Ketua Komisi B Mawi Etek
Arianto, Sekretaris Komisi B Opetnawati, Anggota Suparman, Heri Iswandi Dt.
Rajo Muntiko Alam, Edward DF, dan Ismet Harius, serta didampingi oleh
Koordinator Komisi B Wulan Denura dan Sekretaris Dewan Yon Refli.
Adapun OPD yang ikut adalah Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas
Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan dan beberapa OPD lain.
Untuk
Dinas Pertanian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam menyampaikan rekomendasi
seperti harus disiapkan SDM dalam pengembangan budidaya ternak sehingga bisa
mendampingi petani menjadi mandiri, kemudian disusun roadmap pengembangan
pertanian.
“Untuk
pembangunan RPH Modern dan IPAL dianggarkan sebesar 1 Milyar pada Tahun 2023,”
ujarnya.
Selanjutnya,
Dt. Parmato Alam juga menjelaskan untuk pemberian bansos diharapkan ada batas
waktunya, karena hibah itu merupakan bantuan lepas dan jangan sampai para penerima
hibah mendapat masalah hukum.
“Untuk Sekolah Lapangan dan Penas kita tambah anggarannya,” pungkasnya.
Sementara itu, untuk rekomendasi kepada Dinas Koperasi dan UKM, Ketua Komisi B
YB. Dt. Parmato Alam yang mengharapkan adanya transformasi digital dalam
pengembangan UMKM. Kemudian pola pembinaan UMKM dilakukan klasifikasi dalam
pola pembinaan sehingga bisa saling berkolaborasi sesama UMKM yang memiliki
klasifikasi yang sama untuk saling mendukung dalam pengembangannya.
“Untuk
pembinaan UMKM dan koperasi ditambah anggarannya,” kata Dt. Parmato Alam.
Sementara
itu, terkait pembangunan toilet di pasar kuliner, politikus Golkar itu meminta
dinas agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan dana yang tersedia
sebaiknya dilebur untuk pembangunan parkir. Dan jika tidak ada lahan
pembangunan toilet sebaiknya untuk pembelian mobil toilet.
“Setelah
mendengar pemaparan kepala dinas, nantinya kami di rapat banggar akan menambah
anggaran untuk Dinas Koperasi dan UKM, karena ini menyangkut hajat hidup
masyarakat kita yang pada umumnya adalah pelaku UMKM,” tegasnya.
Untuk
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Ketua Komisi B YB Dt. Parmato Alam
menyampaikan rekomendasi agar diperbanyak dan ditambah kegiatan perluasan dan
kesempatan jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan
kesempatan kerja seperti Pelatihan-pelatihan bagi calon tenaga kerja sehingga
bisa membuka lapangan kerja.
“Dan
harus ada paket pelatihan dan siapkan sarana dan prasarana sehingga bisa
bermanfaat,” tegasnya.
Sementara itu, untuk perpanjangan lisensi akan dianggarkan dan juga anggaran
untuk perbaikan peralatan yang rusak.
Dt.
Parmato alam meminta adanya pembinaan bagi IKM dengan mengklasifikasikan
sehingga bisa saling berkolaborasi menghasilkan produksi sesuai dengan standard
produksi (SNI).
“Untuk
dana UPTD rendang di rasionalisasi kembali yang tidak sesuai dengan hasil yang
didapat,” jelasnya.
Untuk
Dinas Ketahanan pangan, Komisi B tidak banyak menyampaikan rekomendasi, hanya
terkait penambahan dana di kegiatan pelatihan pangan lokal, penambahan dana
cadangan pangan dari 34 ton menjadi 56 ton dan penambahan dana kegiatan lainnya
di OPD tersebut.
Untuk
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Komisi B menyampaikan ada tambahan dana
untuk aula SMPN 1 Payakumbuh, dan rehab rumah gadang Kapten Tantawi diberikan
dalam bentuk hibah dan mengajukan perubahan dialokasikan pada tahun berikutnya.
“Kita
juga akan mengusulkan 8 kenagarian diberikan dana hibah sebesar Rp. 100.000.000 / nagari,” pungkasnya.(ul)