Komentar
(Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas)
Dalam sebuah perusahaan ataupun instansi pasti akan ditemukannya sebuah krisis di dalamnya. Hampir semua organisasi ataupun instansi pernah mengalami. Wajar apabila kemudian munculnya kesadaran dari pimpinan perusahaan bahwa mereka memerlukan kesiapan tersendiri untuk menghadapi krisis, terutama berkaitan dengan media relations atau hubungan dengan pers.
Kesadaran seperti ini juga diartikan sebagai peluang yang baik bagi praktisi Public Relations dalam instansi. H.Fanyo menyatakan bahwa salah satu sasaran dari kegiatan PR adalah menghadapi krisis, menangani keluhan dan recovery of imange yang bertugas memperbaiki lost of imange and damage.
Krisis pada dasarnya adalah sebuah situasi tidak terduga yang artinya instansi umumnya tidak dapat menduga bahwa akan munculnya krisis yang dapat mengancam keberadaannya. Krisis ini juga dianggap sebagai titik balik dalam kehidupan yang dampaknya memberikan pengaruh signifikan, kearah negatif maupun positif, tergantung reaksi yang diperlihatkan oleh individu, kelompok masyarakat, atau suatu bangsa. Salah satu instansi yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kominfo Padang Panjang dalam melakukan manajemen krisisnya.
Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Prosedur Operasional Standar Manajemen Komunikasi Krisis pada Badan Pemeriksa Keuangan, adanya tiga tahapan. Tahap prakrisis, tahap krisis, dan tahap pascakrisis.
Pertama, dalam tahap Prakrisis dilakukannya monitoring media yang berfungsi sebagai alat yang memantau bagaimana framing yang diberitakan oleh media mengenai suatu instansi yang berpotensi nantinya akan menjadi krisis.
Dalam pemberitaan ini, adanya 5 kategori berita yang mampu menyebabkan krisis yaitu keraguan antara kredibilitas, adanya konflik dalam organisasi, adanya permasalahan mengenai integritas nilai-nilai seperti independen, profesionalisme, dan juga mengenai bencana alam. Untuk monitoring berita dalam intansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggunakan IMA (Intelligence Media Analytics).
IMA ini bisa melihat pemberitaan yang dipublish oleh media-media baik itu secara online atau offline mengenai instansi terkait. Monitoring media ini harus rutin dilakukan oleh instansi dan juga insansi harus selalu memantau pemberitaan yang di publish oleh media mengenai instansi terkait yang mampu menyebabkan sebuah krisis.
Setelah membahas mengenai monitoring media, dalam tahapan prakrisis ini juga terdapatnya kegiatan analisis media. Analisis media ini dilakukan setelah dilakukannya monitoring pemberitaan mana yang berpotensi menjadi krisis, pada tahapan ini kita analisis pemberitaan tersebut dengan memperhatikan hal-hal seperti isu apa yang dibahas, media apa yang memuat, frekuensi dan penempatan beritanya bagaimana, dan juga pesan apa yang disampaikan oleh media tersebut.
Hasil dari analisis media ini nantinya akan disampaikan kepada kepala dari pihak instansi yang nantinya akan memutuskan apakah hal ini termasuk krisis atau tidaknya, jika termasuk dalam krisis, maka kita akan masuk dalam tahapan selanjutnya yaitu Tahap Krisis. Dalam tahap krisis ini hal pertama yang muncul ialah respon awal.
Respon awal ini berkaitan dengan kinerja humas dari instansi untuk mendapatkan dan mencari data pendukung sebagai upaya pembuatan tanggapan pimpinan (siaran pers/konferensi pers) mengenai krisis.
Setelah munculnya respon awal ini, kita akan beralih pada strategi komunikasi krisis yang mana data-data yang sudah didapat dan dibuat oleh humas instansi harus disebarluaskan melalui berbagai media. Ketika sebuah krisis melanda sebuah instansi, instansi harus bisa memberikan pernyataan atau klarifikasi secara cepat mengenai sebuah krisis tersebut dengan menggunakan bahasa yang lugas dan jawaban atau pernyataan yang diberikan harus konsisten.
Setelah krisis dilewati, munculah tahapan ketiga yaitu tahap pascakrisis. Ttahap pascakrisis ini kita masuk dalam monitoring berita kembali dengan memantau pemberitaan mengenai topik krisis yang telah terjadi untuk mengetahui bagaimana frekuensinya, apakah menurun atau meningkat.
Ketika pemberitaan mengenai krisis ini menurun, maka instansi akan membuat atau merancang action plan kembali untuk dilaporkan kepada pimpinan. Tetapi, jika pemberitaan mengenai krisis ini meningkat terus, instansi harus kembali ke dalam tahapan strategi komunikasi yang berfungsi untuk membina hubungan dengan media, menyebarluaskan pandangan dan tanggapan mengenai krisis, dan membuat sosialisasidengan tujuan untuk mengembalikan lagi kredibilitas instansi di mata masyarakat.
Studi kasus mengenai krisis ini bisa dilihat dalam instansi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK mengalami krisis di Jawa Barat yaitu adanya suap yang dilakukan oleh BPK yang mana hal ini sudah mencangkup krisis yang harus diperhatikan karena munculnya krisis ini kredibilitas dan integritas dari BPK ini diragukan oleh masyarakat.
Dalam menghadapi krisis ini, BPK pertama melakukan analisis dalam pemberitaan yang diberitakan oleh beberapa media, dan setelah dilakukannya analisis dalam pemberitaannya pihak dari BPK langsung menerapkan startegi komunikasi dengan melakukan siaran pers yang diterbitkan pada situs website resmi BPK sendiri dan tidak hanya itu BPK juga menyediakan pemberitaan untuk diberikan kepada wartawannya yang ini nantinya berfungsi sebagai pernyataan, klarifikasi, dan menjawab secara resmi mengenai pemberitaan atau krisis yang di alami oleh instansi.
Tidak hanya itu, kasus krisis lainnya mengenai instansi ialah Kominfo Padang Panjang yang mana pemerintah Padang Panjang dilanda semu krisis dnegan munculnya pemberitaan bahwa Kota Padang Panjang ini adalah kota yang tidak toleran.
Di sini pihak kominfo dari Padang Panjang langusng melakukan strategi komunikasi dengan memberikan pernyataan bahwa Kota Padang Panjang tidak seperti yang disampaikan oleh berita tersebut. Yang mana pihak dari Kominfo Padang Panjang sendiri langsung membantah krisis tersebut dan pihak Padang Panjang langsung menghubungi media tersebut untuk take down postingan mengenai hal tersebut.(***)