Komentar |
| Ketua DPRD Padang Panjang, Mardiasyah membubuhkan tandatangan atas diterimanya pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - DPRD Kota Padang Panjang menerima dan menyetujui Pertanggungjawaban APBD tahun 2021 untuk ditetapkan menjadi perda, pada rapat paripurna Sabtu (2/7) malam.
Rapat dimulai dengan penyampaian pendapat akhir fraksi. Masing-masing dibacakan Fraksi Demokrat Kebangkitan Bangsa oleh Herman Datuak Batuah, Fraksi PBB-PKS (Nasrullah Nukman, S.H), Fraksi Golongan Karya (Yovan Fadayan Remindo, S.I.Kom), Fraksi Nasdem (Micko Kirstie, S.Psi),
Fraksi Gerindra (Riza Aditya Nugraha, S.H), dan Fraksi PAN (Hukemri).
Setelah pendapat akhir fraksi dilanjutkan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan pemko.
Dari dewan ditandatangani Ketua DPRD Mardiansyah A.Md, Wakil Ketua, Yulius Kaisar dan Imbral, S.E. Sementara dari P6emko oleh Walikota, Fadly Amran, Wakil Waliota Drs. Asrul dan Sekdako, Sonny Budaya Putra.
Wako Fadly dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas pembahasan yang efektif dan efesien. Dikatakan, ada beberapa faktor yang mendukung. Antara lain persiapan yang matang antara DPRD dan pemko, saling pemahaman yang sangat baik, niat baik untuk saling membantu, dan restu dari Allah SWT.
"Efektivitas dan efesiensi rapat seperti ini perlu kita upayakan terus menerus ke depan, tanpa mengurangi kualitas rapat," sebutnya.
Beberapa pendapat akhir fraksi di antaranya, meminta pemko membuat kajian pendapatan daerah sehingga bisa menjadi acuan peningkatan.
Kemudian pemko diminta mampu membuat inovasi baru, tidak terpaku kepada PAD yang sudah ada.
Pemko hendaknya memiliki perusahaan daerah yang mampu meningkatkan PAD.
Pemko disarankan menciptakan program yang lebih kreatif supaya pendapatan bertambah. Fungsi dinas jangan hanya berorientasi pada pelayanan, tetapi juga profit oriented.
Dinas harus mencari cara menguatkan branding, seperti Padang Panjang sebagai pusat susu segar,atau pusat daging dengan kualitas terbaik. (syam)