Presiden Zelensky Pecat 2 Pejabat Tinggi Ukraina karena Tuduhan Bekerja Sama dengan Rusia -->

Iklan Atas

Presiden Zelensky Pecat 2 Pejabat Tinggi Ukraina karena Tuduhan Bekerja Sama dengan Rusia

Senin, 18 Juli 2022

Presiden Volodymyr Zelensky.


KIEV - Presiden Volodymyr Zelensky tiba-tiba memecat kepala badan keamanan domestik (SBU) di Ukraina dan jaksa agung negara bagian. 


Pemecatan diduga terkait lusinan kasus kolaborasi antara pejabat Ukraina dengan Rusia. Kepala SBU, Ivan Bakanov dan Jaksa Agung Iryna Venediktova diumumkan di situs web presiden, Minggu (17/7/2022). Banakov merupakan teman masa kecil Zelensky. 


Keputusan Zelensky itu merupakan pemecatan politik terbesar sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Akibatnya, seluruh mesin negara Ukraina harus fokus pada upaya perang,sebagaimana dikutip iNews.id.  


Dalam sebuah unggahan di Telegram, Zelensky mengaku memecat kedua oranng tersebut karena banyak anggota agensi mereka telah berkolaborasi dengan Rusia.


Sebanyak 651 kasus dugaan pengkhianatan dan kolaborasi telah dilakukan oleh pejabat kejaksaan dan penegak hukum Ukraina. Lebih dari 60 pejabat dari badan-badan Bakanov dan Venediktova sekarang bekerja melawan Ukraina di wilayah-wilayah yang diduduki Rusia. Banyaknya kasus pengkhianatan mengungkapkan tantangan besar infiltrasi Rusia yang dihadapi oleh Ukraina.


"Serangkaian kejahatan terhadap fondasi keamanan nasional negara seperti itu menimbulkan pertanyaan yang sangat serius bagi para pemimpin terkait," kata Zelensky. Dalam pidato malamnya, Zelensky mencatat penangkapan yang terjadi baru-baru ini atas dugaan pengkhianatan mantan kepala SBU yang mengawasi wilayah Krimea.  


"Bukti yang cukup telah dikumpulkan untuk melaporkan orang ini atas dugaan makar. Semua kegiatan kriminalnya didokumentasikan," katanya. Bakanov ditunjuk untuk mengepalai SBU pada 2019. Dia menjadi salah satu dari sederet wajah baru yang menjadi terkenal setelah Zelensky memenangkan pemilihan awal tahun itu. 


Zelensky juga menunjuk Oleksiy Symonenko sebagai jaksa agung baru dalam perintah eksekutif terpisah yang juga dipublikasikan di situs presiden.(*)