Komentar |
| Ketua, Wakil Ketua, Wakil Bupati Solok Selatan, saat mendengarkan pidato kenegaraan. |
Solsel, fajarsumbar.com - Agenda tahunan dalam rangka HUT RI, DPRD Solok Selatan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato kenegaraan yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia. Pidato ini disampaikan dalam sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD jelang hari kemerdekaan Indonesia.
Rapat paripurna ini dibuka secara langsung oleh ketua DPRD Solok Selatan Zigo Rolanda, didampingi Wakil Bupati Yulian Efi, wakil ketua Edi Susanto, wakil ketua Armen Syah Johan beserta anggota DPRD, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok Selatan Yulian Efi, Forkopimda, OPD, camat, walinagari
Ketua DPRD Solok Selatan, Zigo Rolanda, SE, MM mengatakan bagi masyarakat di daerah, sidang tahunan ini berisikan laporan pertanggungjawaban lembaga negara kepada masyarakat atas penyelenggaraan negara.
“Bagi kita di daerah, sidang tahunan MPR memberikan makna akan arti pentingnya pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan kewenangan dari semua lembaga penyelenggara pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah memberikan amanatnya kepada kita,” kata Zigo dalam pembukaan rapat paripurna, Selasa (16/8/2022).
Dia menjelaskan, pidato yang disampaikan Presiden ini merupakan wujud dari akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan tugas-tugas lembaga negara kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Pidato yang disampaikan dihadapan MPR juga merupakan representasi dari seluruh masyarakat Indonesia.
Pidato Ketua MPR RI pada sidang gabungan MPR, DPR dan DPD RI selasa, 16 Agustus 2022 akan hadir Keputusan MPR RI tentang "Pokok-Pokok Haluan Negara" melalui mekanisme Konvensi Ketatanegaraan. Wacananya, Pokok-Pokok Haluan Negara akan berkedudukan dibawah UUD dan diatas UU.
Hal ini tentu akan memberikan implikasi perubahan yang cukup signifikan terhadap norma-norma ketatanegaraan dan tata kelola pemerintahan ke depan.
Salah satu konsep yang diusulkan bahwa Pokok-Pokok Haluan Negara akan menjadi visi negara (presiden) dan tidak diperlukan lagi visi pemerintahan dibawahnya yaitu gubernur, bupati dan walikota.
Sorenya kembali digelar Sidang Paripurna kedua guna mendengarkan pidato kenegaraan terkait dengan penyamapaian anggaran APBN oleh Presiden RI Joko Widodo. (Abg)