Komentar |
| . |
Pessel - Pemkab Pessel (Pesisir Selatan), Sumbar ikuti evaluasi SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan reformasi birokrasi yang diadakan Kemenpan RB, Selasa 13 September 2022.
Pemkab Pessel mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari gedung Painan Convention Centre Painan. Hadir Sekdakab Pessel Mawardi Roska. Kadis kominfo Pessel Junaidi dan sejumlah kepala OPD jajaran Pemkab Pessel.
Kadis Kominfo Pessel, Junaidi mengatakan, dalam evaluasi tahun 2022 ini, tim evaluator meminta seluruh instansi pemerintah segera meng-update data.
Melengkapi data-data tambahan, dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, serta menyampaikan akses aplikasi dalam menjamin prosesnya. “Ya, diminta menyampaikan paparan (presentasi) terkait upaya Penguatan SAKIP/RB dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel,” ujarnya.
“Sebagai tindak lanjut LHE SAKIP ini adalah dengan rapat penyelarasan rencana strategis (Renstra) OPD dengan RPJMD Kabupaten 2021-2026.
Hal tersebut memberikan punishment ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, dan melakukan penilaian kinerja ASN dengan aplikasi,” terangnya.
Pertama kata Junaidi, dalam meningkatkan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan. Capaian kinerja SAKIP berdasarkan nilai Indek SPBE Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2019-2022. Indek SBBE tahun 2019, 2020 dan 2021 nilainya 3,34 dan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah 47.
Nilai SPBE Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 3,35 pada 2021, merupakan tertinggi untuk Provinsi Sumatera Barat. Pessel berada pada peringkat enam Kabupaten/Kota se Indonesia atau masuk dalam sepuluh besar nasional.
Sementara untuk Keterbukaan Informasi Publik (PPID), Kabupaten Pesisir Selatan mendapat terbaik 1 (2019-2021). (wandi)