Komentar
 |
| Tim Regosek ketika menelusuri sudut Kota Padang Panjang pada malam hari. |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang Panjang menurunkan Tim Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Night (malam), untuk mendata penduduk tunawisma dan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), Sabtu (29/10) malam.
Tim terdiri atas Kepala BPS, Arius Joneidi, M.E beserta jajaran, personel keamanan dari Polres Padang Panjang serta perwakilan dari dinas terkait.
Mereka bergerak menelusuri sudut-sudut kota Padang Panjang. Dari Jembatan Kembar, Rest Area, Kampung Manggis, Kebun Sikolos, Diniyyah Puteri, Terminal Busur, Bancalaweh, Pasar Pusat hingga batas kota menuju Tanah Datar di Kacang Kayu.
Beberapa tempat yang ada di daerah itu, biasanya jadi tempat beristirahat tunawisma dan gangguan jiwa.
"Hal ini dilakukan untuk mendata penduduk, yang tidak mempunyai tempat tinggal. Seperti tunawisma, kemudian juga orang yang mengalami gangguan kejiwaan yang ada di jalanan di Padang Panjang.
Bagaimanapun, mereka adalah warga negara Indonesia. Perlu kita data," kata Arius.
Ia menyebutkan, untuk pelaksanaan Regsosek Night ini, dikhususkan satu malam ini saja, dan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk pendataannya berlangsung 15 Oktober-14 November.
Menurut Pak Jon (sapaan akrabnya-red), Regsosek merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden No 4 Tahun 2022 untuk memetakan tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia menuju satu data.
"Dari perjalanan tim malam ini, setelah menelusuri beberapa titik yang sudah dipantau sebelumnya, kurang lebih selama tiga jam, tidak ditemukan orang tunawisma maupun ODGJ yang sedang beristirahat,” sebutnya.
Pak Jon mengucapkan terima kasih atas koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. Sehingga kegiatan Regsosek malam ini dapat berjalan baik dan lancar.
“Alhamdulillah, kegiatan Regsosek Night yang kita mulai sekitar pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB dinihari, berjalan lancar. Semoga dengan pendataan yang dilakukan ini dapat terwujudnya program Satu Data Indonesia,” ungkapnya.
Dalam kegiatan ini BPS berkoordinasi dengan pemko melalui, Dinas Sosial PPKBPPPA, Dinas Dukcapil, Bappeda dan Polres. (syam)