Komentar |
| . |
Payakumbuh, fajarsumbar.com - Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Payakumbuh menggelar hearing bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh dan Kepala Disdukcapil Kota Payakumbuh bersama jajaran, Senin (10/10).
Rapat
dipimpin langsung oleh ketua Komisi A Kota Payakumbuh Drs. Sri Joko Purwanto
didampingi anggota Maharnis Zul, S.Pd dan Zainir itu dimanfaatkan untuk
membahas persiapan serta tahapan menghadapi Pemilu serentak tahun 2024.
Berlangsung
di ruang rapat Komisi A DPRD Kota Payakumbuh, awal mula hearing berlangsung
Ketua komisi A Sri Joko Purwanto berikan pertanyaan terkait data pemilih yang
nanti otomatis dapat berubah serta menjelang pemilu akan dihelat.
“Menghadapi perubahan data ini, nanti secara otomatis akan terjadi penambahan
terhadap jumlah pemilih, dan apakah TPS juga telah siap menghadap gelombang
data pemilih dan akankah TPS nya bertambah? atau apakah masih sama dengan tahu
2019?,” tanya Joko kepada Disdukcapil dan KPU kota Payakumbuh.
Ditambahkan
Sri Joko, ia turut mempertanyakan akan kesiapan KPU terhadap jumlah partai yang
telah diverifikasi untuk menghadapi tahapan pemilu serentak tahun 2024.
Ibarat
gayung bersambut, pertanyaan yang diajukan ketua Komisi A DPRD kota Payakumbuh
itu langsung ditanggapi lebih kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal Asri. Ia
mengatakan jika saat ini Disdukcapil telah melakukan rekam data KTP bagi warga
yang berusia 17 tahun ke atas.
“Untuk
pelajar SMA sederajat sekarang telah dilakukan rekam datanya. Dan untuk data
warga usia 17 tahun ke atas yang sudah terekam per tanggal 31 Desember 2021
sebanyak 100.479 orang,” beber Wal Asri.
Terkait
data warga yang tidak bisa di update untuk setiap bulan ataupun setiap
semesternya, Wal Asri mengungkapkan hal tersebut disebabkan karna sekarang data
sudah terpusat. Seharusnya Disdukcapil harus dan telah memiliki data semester I
tahun 2022c namun hal ini masih belum diterima dari Dirjen Dukcapil, dimana
untuk mengetahui update data tersebut hanya dapat diakses oleh yang mendapat
akun resmi dari Dirjen Dukcapil, dan Disdukcapil Kota Payakumbuh tidak punya
akun tersebut,” ungkapnya.
Menanggapi atas apa yang disampaikan kepala Disdukcapil kota Payakumbuh Wal
Asri, wakil ketua komisi A Maharnis Zul optimis Pemilu dan Pilkada tahun 2024
akan berjalan lancar dan sukses, karena data warga yang digunakan merupakan
data primer.
Pada
kesempatan tersebut, Maharnis Zul turut berikan saran jika dalam melakukan
validasi dan verifikasi data harus benar-benar valid. Sehingga dengan validasi
dan verifikasi data tersebut calon kepala daerah dan legislatif nantinya yang
lolos haruslah berilmu, imtaq, berakhlak’lul Karima, beride kreatif, disiplin,
jujur, bertanggungjawab dan pekerja keras,” harap Politikus dari partai Golkar
itu.
Sementara
itu, ketua KPU kota Payakumbuh Haidi Mursal turut menjawab atas pertanyaan yang
diajukan ketua komisi A DPRD Kota Payakumbuh Sri Joko Purwanto pada awal rapat
dimulai.
Diungkapkan
Haidi bahwa KPU saat ini masih sedang membuka pendaftaran parpol yang akan ikut
serta dalam pemilu serentak tahun 2024 di kota Payakumbuh. Dan untuk proses
tahapan pendaftaran parpol dilakukan secara terpusat/ tersentralisasi dan KPU
hanya menunggu sampel. KPU kota Payakumbuh saat ini telah terdata partai yang
lolos verifikasi sebanyak 17 partai, dimana verifikasi terhadap 17 partai
tersebut telah dikurangi dengan 9 partai yang sudah ada sebelumnya, sehingga
ada 8 partai baru yang akan ikut ambil posisi dalam pemilu tahun 2024 esok di
kota Payakumbuh,” ungkap ketua KPU Kota Payakumbuh itu.
Terkait
inovasi, Ketua KPU Kota Payakumbuh menyampaikan bahwa saat ini hanya dengan
dilakukan secara teknologi informasi, dan setiap tahap pelaksanaan dilakukan
melalui aplikasi.
“Dalam
hal ini, KPU telah jalin kerjasama dan penyinkronan data dengan Disdukcapil.
Sehingga dengan kerjasama ini telah mengeluarkan inovasi berupa aplikasi
SIDALI, serta AdHoc juga akan ada aplikasi, dan aplikasi SIREKAP guna merekap
data pemilih tentunya,” ungkapnya semangat,
Haidi
turut juga mengungkapkan jika saat ini untuk partisipasi pemilih telah terjadi
penurunan dari waktu ke waktu, meskipun data ini selalu turun, KPU kota
Payakumbuh akan terus bekerja maksimal agar target dari KPU RI untuk standar
minimal partisipasi pemilih sebanyak 77,5% bisa terealisasi.
“Menurunnya
angka partisipasi pemilih dari waktu ke waktu ini terkendala dari sisi SDM dan
Anggaran di KPU sendiri, maka dalam hal ini KPU sangat mengharapkan dukungan
dari Pemko Payakumbuh agar warga kota Payakumbuh mau ambil andil dalam pesta
demokrasi ini,” terang Haidi.
Atas kendala yang dialami KPU Kota Payakumbuh selama ini, Haidi sampaikan
harapannya terhadap DPRD Kota Payakumbuh agar lembaga legislatif itu bisa
membantu KPU dengan memberikan dana hibah guna membeli tanah yang berada
disamping kantor KPU saat ini, serta juga untuk Puskesmas Pembantu agar bisa
untuk dijadikan gudang, sehingga sewa gudang dapat dijadikan untuk biaya
kegiatan lainnya,” pinta Haidi
“Kita
(KPU Kota Payakumbuh) saat ini hanya butuh lahan atau tanah dengan hak milik
sendiri. Dan jika lahan ini sudah ada, maka untuk biaya pembangunan gedung akan
menjadi tanggungjawab KPU RI seutuhnya,” lanjutnya.
Lebih
lanjut, Haidi menyampaikan jika dilihat kembali pada pemilu tahun 2019 silam,
pelaksanaan pemilu hanya berlangsung 1 hari saja, namun untuk tahun 2024
mendatang rencananya akan dilaksanakan 2 hari dengan besaran insentif ketua
KPPS sebesar Rp. 950.000 dan anggota sebesar Rp. 850.000.
Dan atas penyampaian ketua KPU Kota Payakumbuh itu, ketua komisi A DPRD Kota
Payakumbuh Sri Joko Purwanto sampaikan jika untuk dana Hibah yang diminta KPU
Kota Payakumbuh sudah masuk ke dalam KUA PPAS tahun 2023, dimana yang nantinya
hal ini akan dilanjutkan pembahasan dengan Banggar pada awal bulan November
mendatang,” tukas Joko mengakhiri hearing tersebut.(ul)