Komentar |
| Rapat Paripurna |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - APBD Kota Sawahlunto tahun 2023 turun dari tahun sebelumnya, hal ini terungkap saat Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pembahasan Ranperda APBD Kota Sawahlunto tahun 2023 bertempat di Hall Ombilin, Selasa (8/11/2022). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu, unsur pimpinan Jaswandi dan Elfia Rita Dewi serta dihadiri Walikota Deri Asta beserta jajarannya.
Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) yang disampaikan anggota DPRD Lazwardi, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Saudara Walikota dan jajarannya yang telah merencanakan, menyiapkan serta menyusun Nota Keuangan dan RAPBD Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana pada Pasal 311 disebutkan bahwa Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
A. Pendapatan Daerah
Berdasarkan RAPBD tahun 2023 yang diajukan dapat dilihat Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp481.381.372.529,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp148.756.646.767,00 (23,6 %) dibandingkan APBD Tahun 2022 sebesar Rp630.138.019.296,00, yang terdiri dari :
1. Pendapatan Asli Daerah
Dianggarkan Rp66.495.818.105,00 berarti turun sebesar sebesar Rp180.544.611,00 (0,27 %) dibandingkan anggaran tahun 2022 sebesar Rp66.676.362.716,00.
2. Pendapatan Transfer
Dianggarkan Rp411.012.235.834,00 berarti turun sebesar Rp148.576.102.159,00 (26,5 %) dibanding anggaran tahun 2022 sebesar Rp559.588.337.990,00
"Mohon penjelasan kenapa terjadi penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2022?" ungkap Lazwardi.
3. Lain-lain Pendapatan yang sah
Dianggarkan sebesar Rp3.873.318.590,00 yang berarti sama dengan anggaran tahun 2022
B. Belanja Daerah
Pada tahun Anggaran 2023 telah di anggarkan Belanja Daerah sebesar Rp597.363.123.155,00 berarti turun sebesar Rp99.220.874.051,00 (14,2 %) dibandingkan tahun yang lalu sebesar Rp696.583.997.206,00. Dengan adanya penurunan seperti ini diharapkan pihak pemerintah tetap harus berorientasi kepada pengendalian dan pemulihan ekonomi, serta efisiensi dan efektivitas pembangunan.
Mencermati Proses APBD Tahun Anggaran 2023 ini, Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) menyadari dan memahami sepenuhnya kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran tahunan dengan dana yang sangat terbatas dan tetap memperhatikan skala prioritas serta menjaga kesinambungan antar wilayah baik vertikal maupun horizontal termasuk pelaksanaan dana desa dan dana kelurahan.
Peningkatan perolehan pendapatan Daerah secara berkelanjutan harus dilakukan untuk menjawab kebutuhan pembangunan Daerah yang terus meningkat dari tahun ketahun, serta tetap menjamin terselenggaranya kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Selanjutnya, kata Lazwardi, Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) menyampaikan beberapa saran dan pertanyaan sebagai berikut :
Dengan terjadinya kebakaran salah satu gedung situs cagar budaya yang berada di kawasan pusat kota, semoga kejadian ini tidak terulang lagi kedepannya.
"Kami mengapresiasi upaya pemadaman yang dilakukan pihak pemadam kebakaran serta masyarakat yang turut membantu. Dan untuk dapat lebih baik dan maksimalnya kerja yang dilakukan oleh pihak Damkar, perlu rasanya dilakukan peningkatan dengan pelatihan rutin, khusus untuk menghadapi kejadian atau bencana, agar kemampuan serta skill mereka tetap terjaga," sebutnya.
Melalui pandangan fraksi ini, Lazwardi menyampaikan agar pemerintah memasang hydrant di area kota tua, Silungkang, Tangsi Baru dan daerah-daerah yang sulit di akses oleh mobil pemadam kebakaran. Dan ini akan menjadi pertolongan awal, agar kebakaran tidak meluas, dan dapat diantisipasi, mengingat dampak dan nilai kerugian dari bahaya kebakaran sangat besar, apalagi apabila terjadi di pemukiman padat penduduk.
"Kemudian perlu kami ingatkan, bahwa pusat kota lama dahulunya memiliki hydrant, dan kami tidak paham, kenapa terjadi pembongkaran?" ujarnya mengingatkan.
Apa kabarnya revitalisasi atau pengendalian banjir Batang Lunto? Sosialisasi seperti apakah yang telah dilakukan oleh dinas terkait kepada pedagang dan IMK? Tidak kah pemerintah mendengar keluhan pedagang, penolakan para pedagang?
"Jangan terkesan memaksakan kehendak jika nyata bertentangan dengan masyarakat, apalagi menyangkut hajat hidup orang banyak," sambung Lazwardi.
Dalam pembangunan Infrastruktur di kota tercinta ini, Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) perlu memberikan apresiasi. Sebab dengan segala keterbatasan dana, pemerintah kota juga bisa menganggarkan dan merencanakan pekerjaan fasilitas umum. Akan tetapi berdasarkan pantauan dan laporan yang diterima, proses pengerjaannya terlihat amburadul. Berapa banyak kegiatan pembangunan ini asal jadi. Sehingga kadangkala hasil dari pekerjaan itu tidak bertahan lama dan terkesan hanya pemborosan dana semata. Terkadang sebuah pekerjaan dilakukan adalah untuk memberikan fasilitas baru, tetapi malah merusak fasilitas yang sudah ada.
"Disini kami Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) meminta agar Pemerintah Kota atau Dinas terkait melakukan kajian yang sangat matang dari segala aspek sebelum melakukan kegiatan. Supaya pembangunan yang dilakukan betul-betul memberikan hasil yang maksimal dan memberikan manfaat dengan penggunaan dana yang efisien," cetus Lazwardi.
Alhamdullillah Kota Sawahlunto adalah kota dengan angka kemiskinan terendah. Tercatat dan diakui secara nasional. "Ini pun kita tidak tahu apa tolak ukurnya dan bagaimana cara kerja Badan terkait dalam melakukan penilaian," imbuhnya heran.
Namun Hal yang sangat memprihatinkan, kata Lazwardi, adalah dari hari ke hari betapa banyak berseliweran di kota ini dan selalu bertambah personil rentenir. Mereka keluar masuk pemukiman dan pasar. Mereka silih berganti datang, bahkan beriringan seperti orang touring untuk menjemput cicilan dan keluar masuk pemukiman serta pasar. Mereka ini lah pasukan rentenir yang telah merambah dan tumbuh subur di Kota Sawahlunto.
"Setelah kami amati, ternyata kondisi ini bisa tumbuh subur disebabkan oleh himpitan ekonomi yang dialami warga kita. Tidak ada pilihan lain untuk kelangsungan hidup mereka, sehingga warga kota ini terpaksa meminjam ke rentenir dengan harapan akan jadi solusi atas persoalan yang ada. Ternyata alih alih memberikan solusi, justru mereka terjerat dan terbelenggu dengan persoalan tanpa ujung dan bergelimang dengan riba yang sangat di haramkan," bebernya.
Dijelaskannya, fraksi restorasi berharap dan meminta kepada pemerintah kota untuk mencarikan solusi atas kondisi warga ini. Dan meminimalisir ataupun menghapus keberadaan rentenir di kota ini. Serta menyatakan perang terhadap rentenir di kota ini sembari mencarikan jalan keluar terbaiknya. "Mari kita jadikan kota kita ini, kota yang asri, nyaman, damai, sentosa, sejahtera dan bermartabat," ajaknya kemudian.
Untuk menjadikan kota ini, kota ramah anak dalam arti yang sebenarnya. Perlu kiranya mengevaluasi kondisi kota ini dan keberadaan anak-anak yang merupakan aset kota dan cikal bakal pemimpin kedepannya. "Harapan kami, kita bukan hanya berhenti dari sekedar mendapatkan predikat atau julukan kota ramah anak semata. Tetapi harus berbanding lurus predikat itu dengan kondisi sebenarnya tentang anak-anak kita. Kalau melihat kondisi realnya di kota kita ini, ternyata masih jauh dari kata ramah dan aman bagi anak. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus-kasus yang merugikan anak akibat pelecehan yang mereka alami. Sehingga ini menjadi tantangan bagi kita khususnya pemerintah kota selaku pemangku kebijakan," ujarnya.
Untuk itu, sambung Lazwardi, kami meminta kepada Pemerintah Kota agar bisa pula membuat program sebagai upaya untuk mencegah peluang peluang kekerasan kepada anak. Dan juga menyiapkan fasilitas pendukung agar anak-anak kita berkreasi dalam hal-hal yang positif. Dan yang tak kalah pentingnya, bagaimana untuk bisa lebih memperbanyak dan menggiatkan kegiatan kegiatan yang menambah pemahaman agama bagi anak-anak kita.
Kegiatan koperasi dan UMKM sebagai salah satu pilar sistem ekonomi, harus terus didorong dan difasilitasi lebih maksimal, terutama untuk membantu memulihkan kehidupan ekonomi masyarakat. Sudah saatnya jajaran aparatur pemerintah menjemput bola, yakni mendatangi dan mendata UMKM yang ada untuk membantu permodalan, pembinaan usaha, serta promosi dan publikasi produk melalui berbagai event pameran atau eksibisi.
APBD 2023 diharapkan menjadi mata rantai APBD-APBD tahun sebelumnya, yang pada hakekatnya adalah meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan, pemerataan perekonomian, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta sistem birokrasi yang melayani.
"Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Gerakan Restorasi Keadilan Indonesia Raya (NasDem, PKS dan Gerindra) terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto tahun Anggaran 2023 kami sampaikan. Atas perhatian kita semua, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penyampaiannya," tandasnya. (ton)