Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Barat, sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian diberikan tugas untuk melakukan percepatan penurunan stunting.
Hal ini, sebagaimana yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara tanggal 28 Januari 2021.
Berdasarkan Perpres 72 tahun 2021, tentang percepatan penurunan stunting, salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui kegiatan yang mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multi sektor di pusat dan daerah.
Kepala BKKBN Propinsi Sumatera Barat diwakili Fatmawati S.T. M.Eng mengungkapkan, hal itu ketika membuka pertemuan forum koordinasi jurnalis tingkat Provinsi Sumatra Barat di Pangeran Beach Hotel Jalan S Parnan Padang, Senin (7/10/2022).
Fatmawati mengatakan, tujuan dari pertemuan forum jurnalis ini, dimaksudkan untuk memberikan tambahan informasi dan wawasan mengenai stunting.
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN, yakni dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting tahun 2024 menjadi 14 persen dan tahun 2023 di angka 16,33 persen.
"Sementara pada tahun 2021 angka stunting Sumbar masih di angka 23,3 persen dan tentu ini bukan angka yang kecil dan gampang untuk dilakukan," imbuhnya.
Dengan demikian layanan informasi yang cepat, tepat dan akuntabel dalam percepatan penurunan stunting merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan sebagai wujud kerjasama konvergensi percepatan penurunan stunting di Sumbar.
Tak hanya itu saja, kata Fatmawati, namun yang lebih penting adalah partisipasi atau peran media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terutama terkait program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.
"Melalui pertemuan ini, kita berikan informasi yang benar, jelas, cepat dan akurat kepada masyarakat tentang program bangga kencana dan PPS melalui pemberitaan media tentang percepatan penurunan stunting khususnya di Sumbar," tuturnya
Ini butuh kerja sama seluruh pihak agar angka anak-anak pendek akibat kekurangan asupan gizi tersebut dapat ditekan.
Berbagai upaya telah dilakukan BKKBN, yakni dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader KB dan mereka tersebar di seluruh desa yang ada di provinsi ini serta bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga dalam mengantisipasi terjadinya stunting, mulai dari sosialisasi penyebab stunting serta upaya yang harus dilakukan keluarga dalam mengantisipasi terjadinya stunting dengan 19 indikator anak stunting itu," sebutnya
Selain itu, pihaknya juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wagub Sumbar Audy Djoinaldy dan di Kota /Kabupaten diketuai Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota.
"Tim ini bekerja sama untuk menurunkan angka stunting mulai dari tingkat provinsi hingga daerah," imbuhnya.
Kemudian pihaknya membuat program dahsyat yakni dapur sehat yang memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait bahan makanan lokal yang dapat mencegah stunting.
"Ada juga program bapak asuh yang untuk membantu keluarga berisiko untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang terkena stunting," tuturnya.
Di tempat yang sama ahli gizi Universitas Andalas Dr. Denas Symon. M.Sc., mengatakan, stunting itu berasal dari faktor genetik, hanya 20 persen dan 80 persen lagi akibat faktor asupan gizi yang didapatkan anak.
"Anak dikatakan stunting jika dia lahir tubuhnya memiliki panjang yang kurang dari rata-rata bayi lokal di sana, sedangkan batasnya panjang bayi adalah 48 sentimeter," sebutnya.
Ia menjelaskan, jika bayi kurang dari 48 sentimeter maka harus dilakukan upaya untuk mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan orang tua fokus membantu di masa 1.000 hari pertama anak.
Anak harus mendapatkan ASI ekslusif pada 6 bulan pertama dan pola asuh yang benar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar Jasman Rizal mengatakan, masalah stuting diantaranya akibat kekurangan gizi anak dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan gizi anak.
Menurut Jasman, stunting bukan masalah sederhana, namun masalah mendasar dan masa depan kita bersama yang harus diselesaikan.
"Masalah stunting tersebut, selain melibatkan Sumbar dan Dinas Kesehatan, bahkan melibatkan sejumlah Menteri Koordinator, seperti Menko Pol Hukam dan Menko Perekonomian," sebut Jasman.
Sementara itu, Sub Koordinator Umum dan Humas BKKBN Prov Sumbar Rusdi D. SKM menjelaskan, pertemuan forum koordinasi jurnalis tingkat Sumbar Tahun 2022 diikuti 25 para awak media online dan media cetak (RDz)
Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui BKKBN, yakni dalam upaya mempercepat penurunan angka stunting tahun 2024 menjadi 14 persen dan tahun 2023 di angka 16,33 persen.
"Sementara pada tahun 2021 angka stunting Sumbar masih di angka 23,3 persen dan tentu ini bukan angka yang kecil dan gampang untuk dilakukan," imbuhnya.
Dengan demikian layanan informasi yang cepat, tepat dan akuntabel dalam percepatan penurunan stunting merupakan salah satu hal penting yang dapat dilakukan sebagai wujud kerjasama konvergensi percepatan penurunan stunting di Sumbar.
Tak hanya itu saja, kata Fatmawati, namun yang lebih penting adalah partisipasi atau peran media sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat terutama terkait program bangga kencana dan percepatan penurunan stunting.
"Melalui pertemuan ini, kita berikan informasi yang benar, jelas, cepat dan akurat kepada masyarakat tentang program bangga kencana dan PPS melalui pemberitaan media tentang percepatan penurunan stunting khususnya di Sumbar," tuturnya
Ini butuh kerja sama seluruh pihak agar angka anak-anak pendek akibat kekurangan asupan gizi tersebut dapat ditekan.
Berbagai upaya telah dilakukan BKKBN, yakni dengan membentuk Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader KB dan mereka tersebar di seluruh desa yang ada di provinsi ini serta bertugas memberikan pendampingan kepada keluarga dalam mengantisipasi terjadinya stunting, mulai dari sosialisasi penyebab stunting serta upaya yang harus dilakukan keluarga dalam mengantisipasi terjadinya stunting dengan 19 indikator anak stunting itu," sebutnya
Selain itu, pihaknya juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wagub Sumbar Audy Djoinaldy dan di Kota /Kabupaten diketuai Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota.
"Tim ini bekerja sama untuk menurunkan angka stunting mulai dari tingkat provinsi hingga daerah," imbuhnya.
Kemudian pihaknya membuat program dahsyat yakni dapur sehat yang memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat terkait bahan makanan lokal yang dapat mencegah stunting.
"Ada juga program bapak asuh yang untuk membantu keluarga berisiko untuk memenuhi kebutuhan gizi anak yang terkena stunting," tuturnya.
Di tempat yang sama ahli gizi Universitas Andalas Dr. Denas Symon. M.Sc., mengatakan, stunting itu berasal dari faktor genetik, hanya 20 persen dan 80 persen lagi akibat faktor asupan gizi yang didapatkan anak.
"Anak dikatakan stunting jika dia lahir tubuhnya memiliki panjang yang kurang dari rata-rata bayi lokal di sana, sedangkan batasnya panjang bayi adalah 48 sentimeter," sebutnya.
Ia menjelaskan, jika bayi kurang dari 48 sentimeter maka harus dilakukan upaya untuk mendapatkan asupan gizi yang mencukupi dan orang tua fokus membantu di masa 1.000 hari pertama anak.
Anak harus mendapatkan ASI ekslusif pada 6 bulan pertama dan pola asuh yang benar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumbar Jasman Rizal mengatakan, masalah stuting diantaranya akibat kekurangan gizi anak dan rendahnya tingkat ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dan kebutuhan gizi anak.
Menurut Jasman, stunting bukan masalah sederhana, namun masalah mendasar dan masa depan kita bersama yang harus diselesaikan.
"Masalah stunting tersebut, selain melibatkan Sumbar dan Dinas Kesehatan, bahkan melibatkan sejumlah Menteri Koordinator, seperti Menko Pol Hukam dan Menko Perekonomian," sebut Jasman.
Sementara itu, Sub Koordinator Umum dan Humas BKKBN Prov Sumbar Rusdi D. SKM menjelaskan, pertemuan forum koordinasi jurnalis tingkat Sumbar Tahun 2022 diikuti 25 para awak media online dan media cetak (RDz)