Komentar |
| . |
Sijunjung, fajarsumbar.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sijunjung menggelar sosialisasi pembentukan Badan Ad Hoc pemilu 2024 bersama stake holder di aula kantor PUPR Sijunjung, Rabu (9/11/22).
Badan Ad Hoc yang dimaksud yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang direncanakan akan diadakan penerimaan pada Januari 2023.
Hal ini diungkapkan Sekretaris KPU Irzal Zamzami. Ia menyebut, masa kerja Badan Ad Hoc untuk Pemilu 2024 ini lebih lama dibanding pemilu sebelumnya, yaitu 15 bulan.
“Sedangkan untuk KPPS hanya 1 bulan per 1 hari dan petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) juga 1 bulan,” ungkapnya.
Irzal Zamzami mengatakan, jika melihat honornya juga ada kenaikan yang signifikan dibanding sebelumnya.
Dijabarkannya, honor untuk Ketua PPK sebesar Rp2,5 juta dan anggota Rp2,2 juta. Ketua PPS Rp1,5 juta dan anggota Rp1,3 juta. Sedangkan honor Pantarlih Rp1,2 juta dan petugas keamanan Rp700 ribu.
“Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan dana santunan untuk para petugas PPK, PPS, dan KPPS jika selama gelaran pemilu mereka mengalami musibah,” ungkapnya lagi.
Sekretaris KPU Irzal Zamzami berharap, melalui sosialisasi ini agar masyarakat ikut berpartisipasi menyukseskan gelaran Pemilu 2024.
“Bagi yang mau mendaftar sebagai badan Ad Hoc bisa mendaftar dengan syarat usia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun,” jelasnya.
Hadir dalam kesempatan tersebut selain Sekretaris KPU Irzal Zamzami, juga Komisioner KPU Nafwan (Divisi Sosialisasi) dan Burhafinas, SE, kasubag umum dan stakeholder seperti sejumlah perwakilan perangkat daerah Kabupaten Sijunjung yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Komunikasi dan Informatika, camat se-Kabupaten Sijunjung, organisasi pemuda, kemasyarakatan dan lainnya. (def)