Komentar |
| Rakor pengendalian inflasi daerah di Padang Panjang |
Padang Panjang, fajarsumbar.com - Empat minggu berturut-turut, Kota Padang Panjang masuk dalam kelompok kabupaten dan kota yang sudah melaksanakan enam upaya konkret penanggulangan inflasi.
Hal tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Irjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah melalui zoom meeting diikuti Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Ewa Soska, S.H, Wakapolres, Kompol. Alvira, S.H, Kepala BPS Padang Panjang, Arius Jonaidi, M.E, kepala OPD, Kepala Bagian Perekonomian Setdako, Putra Dewangga, S.S, M.Si serta lainnya.
"Per 12 Desember isudah 91 pemerintah daerah yang melakukan upaya konkret dalam penanganan inflasi daerah. Sebelumnya, pada 5 Desember masih 67 pemda," ujarnya.
Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya yang sudah melakukan enam upaya konkret di Sumatra Barat. Namun pada minggu ketujuh ini sudah ada dua daerah, dengan masuknya Kabupaten Tanah Datar.
Beberapa pengendalian inflasi yang sudah dilakukan Pemko Padang Panjang di antaranya bantuan sosial tunai (BST), pemantauan harga dan stok pangan, rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan tanaman cepat panen.
Selanjutnya melakukan operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, realisasi BTT, subsidi transportasi dari APBD dan Satgas Ketahanan Pangan. (syam)