Komentar |
| Musrenbang Kecamatan Pasaman |
Pasbar, fajarsumbar.com _ Anggota DPRD Yulhendri, Anggota DPRD Baharuddin serta stakeholder terkait mendampingi Wakil Bupati Pasbar Risnawanto menghadiri sekaligus membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Pasaman Tahun 2023 untuk RKPD Tahun 2024 di Aula Kantor Camat Pasaman, Kecamatan Pasaman. Rabu ( 1/2)
"Seperti halnya rencana pembangunan jalan dua jalur lampu merah Pasaman Baru-Bundaran sudah ditahap ganti rugi tanah. Tentu anggaran ini cukup besar, dan untuk penetapan harga secara nasional kita berlakukan, sehingga dapat kita usulkan ke Kementrian PUPR. Sebab pihak kementerian menegaskan harus clear urusan administrasi ganti rugi kepada masyarakat. Semoga pembangunan impian kita ini dapat direalisasikan secara bertahap," ungkap Wabup Risnawanto.
Ia juga menjelaskan bahwa Musrenbang merupakan momentum yang tepat sebagai forum musyawarah memberikan saran, kritikan dan usulan dalam merencanakan pembangunan di Kecamatan Pasaman. Tentunya, semua pembangunan dan program Pemda perlu dukungan dari semua lapisan masyarakat Pasbar terkhusus masyarakat Kecamatan Pasaman. Sebab semua program yang ada berorientasi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Kecamatan Pasaman merupakan wajahnya Pasaman Barat (Pasbar), meski dengan keterbatasan anggaran yang ada, setiap tahunnya alokasi anggaran lebih tinggi di Kecamatan Pasaman dibanding kecamatan lainnya. Dalam Musrenbang inilah, bagaimana harus ada perubahan wajah Pasbar yang lebih baik dari tahun ke tahun di Kecamatan Pasaman" ucap Risnawanto
Sementara itu, Anggota DPRD Pasbar, Yulhendri Dt Putiah mewakili anggota DPRD Pasbar menyebutkan Musrenbang yang dilakukan merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Apa yang disampaikan pada Musrenbang akan menjadi skala prioritas, untuk itu jika ada usulan penting yang tertinggal ia berharap agar diusulkan pada Musrenbang tersebut.
"Mohon jika ada usulan yang tertinggal, segera dimasukkan. Misalnya pada suatu nagari mengalami bencana, maka diperlukan pembangunan dan perbaikan. Sebab sistem pembangunan kita saat ini melalui SIPD yang tidak bisa jika ada usulan masuk ditengah jalan atau perubahan, semua harus dibahas dan direncanakan di awal," jelasnya.
Disamping itu, Kepala Bappelitbangda Harnina Syahputri juga menambahkan kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, terlebih pemerintah pusat telah menetapkan beberapa fokus anggaran yang tidak dapat dialihkan. Untuk itu ia menghimbau, agar peserta musyawarah dapat memfokuskan anggaran yang ada pada urgensi atau priotas pembangunan di Kecamatan Pasaman.
"Dari 1,2 triliyun, anggaran kita sudah dialokasikan untuk beberapa bidang yang tidak dapat kita ganggu gugat seperti wajib untuk gaji PPPK dan untuk pendidikan sudah disisihkan sebanyak 68 milyar agar fokus pada pemenuhan SPM pendidikan. Untuk itu, bermusyawarah lah disini, mari menentukan priotas di Kecamatan Pasaman ini," tegasnya.
Selain itu, Camat Pasaman Jon Endri melaporkan usulan yang masuk ke SIPD Kecamatan Pasaman sebanyak 46 usulan yang terdiri dari Lingkuang Aua sebanyak 5 usulan, Aua Kuniang 11 usulan dan Aia Gadang sejumlah 30 usulan.jd