Komentar |
| Rapat kerja Komisi III DPRD Kota Sawahlunto bersama Dinas Perhubungan. |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Dalam rapat kerja sekaligus rapat dengar pendapat, Komisi III DPRD Kota Sawahlunto mengkritisi kinerja Dinas Perhubungan dengan mengatakan banyaknya petugas Dishub yang cuma berdiri di kedai atau warung, sedangkan jalanan sedang macet pada hari pasar tepatnya di Talawi, Senin (20/2/2023) bertempat di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sawahlunto.
Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPRD, Osvita saat rapat yang dipimpin Ketua Komisi III Masrisal diikuti Lazwardi, Rio Mardanil, Hartono serta Wakil Ketua DPRD Elfia Rita Dewi dan Jhonny Warta yang dihadiri Asisten II Pemko Marwan, Sekretaris Dishub Supar, Kabib Lalin dan Angkutan Sigit Kurniawan beserta Kasi Endang Susilo dan Kabid Prasarana dan Keselamatan Aholongan.
Saat rapat kerja berlangsung, seluruh anggota DPRD Kota Sawahlunto mempertanyakan soal pemanfaatan alat uji KIR atau rangkaian kegiatan untuk melakukan uji kendaraan bermotor sebagai tanda bahwa kendaraan tersebut layak digunakan secara teknis di jalan raya, khususnya bagi kendaraan yang membawa angkutan penumpang dan barang.
Seperti halnya yang disampaikan Rio Mardanil selaku Sekretaris Komisi III saat rapat, meski di bangun dengan anggaran yang besar, tapi pemanfaatan alat uji KIR tersebut belum maksimal dalam mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Semestinya Dinas Perhubungan bisa melakukan kordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sawahlunto," imbuhnya.
Lazwardi juga menyinggung upaya-upaya Dishub dalam meningkatkan PAD dari alat uji KIR tersebut dan mengkritisi penerangan jalan yang masih ditemukan lampu-lampu jalan yang mati. Belum nanti, kata Lazwardi, saat safari Ramadan, masyarakat biasanya akan menanyakan soal lampu jalan dan PDAM.
"Kalau memang kepala dinas Perhubungan tidak mampu untuk menuntaskan persoalan-persoalan seperti ini, lebih baik mundur! Belum lagi jalan yang becek, berlubang dan marka jalan yang menjadi perhatian Dishub untuk kenyamanan berlalu lintas," sebut Lazwardi.
Hartono menyampaikan saat rapat, terkait kabel-kabel yang semrawut masih banyak ditemukan di Kota Sawahlunto, terutama di jalan menuju Puncak Cemara. Sedangkan Jhonny Warta menyarankan Dishub untuk melakukan kordinasi dengan perusahaan-perusahaan tambang untuk menjemput bola dalam mendatangkan PAD.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Elfia Rita Dewi mempertegas terkait retribusi di terminal Sawahlunto menjadi wewenang Dishub atau UPTD pasar? Selain itu, Dewi juga meminta Dishub untuk segera melakukan upaya-upaya, agar lampu-lampu hias yang dapat memperindah Kota Sawahlunto, untuk sesegera mungkin melakukan kordinasi dengan pihak-pihak terkait.
Asisten II Marwan menanggapi pertanyaan anggota DPRD Kota Sawahlunto tersebut, bahwa pihaknya akan melakukan kordinasi dengan Dinas PUPR terkait persoalan jalan dan kabel-kabel dengan dengan pihak PLN. Sementara itu, Supar selaku Sekretaris Dishub menyampaikan terkait terminal Sawahlunto menjadi wewenang Dishub Provinsi Sumatera Barat.
Namun, Supar tak menampik dan mengakui bahwa pihaknya masih banyak kekurangan dalam melakukan kordinasi dengan pihak PLN sampai sejauh ini. Hal tersebutlah yang sering menjadi kendala terkait matinya lampu jalan di Kota Sawahlunto. Ia juga mengatakan bahwa anggaran yang minim di Dishub Kota Sawahlunto turut menjadi andil dalam persoalan yang ada.
Kabib Lalin dan Angkutan Sigit Kurniawan menjelaskan secara gamblang kepada Komisi III dan anggota DPRD yang hadir tentang aturan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 terkait retribusi dan alat uji KIR yang telah dapat dimanfaatkan. Besar harapannya, kata Sigit, pemanfaatan alat uji KIR ini dapat menjadi retribusi yang bisa dipungut.
Sigit terus berupaya melakukan sosialisasi kepada pemilik kendaraan baik secara individu maupun perusahaan agar tercapainya target PAD pada 2023 ini. Ia mengklaim, dengan keterbatasan anggaran untuk perbaikan marka jalan telah disampaikan kepada Dishub Provinsi Sumatera Barat. "Alhamdulillah pengusaha-pengusaha tambang melakukan uji KIR di Sawahlunto," ujarnya penuh syukur.
Dari segi personil, sambung Sigit, ada 14 orang personil bidang lalulintas yang siaga setiap hari di beberapa titik dan mereka standby di posko, termasuk personil yang ditempatkan di Pasar Talawi. Selanjutnya, Sigit menjelaskan kepada Komisi III tentang Rencana Kerja (Renja) 2023.
"Sewaktu uji KIR di Muaro Kalaban, selalu mencapai target, bahkan lebih. Baru pada tahun 2022 ini pendapatan hampir Rp60 juta dari target Rp150 juta. Kami berharap kedepannya DPRD mendukung kami dalam koordinasi untuk dapat meningkatkan PAD Sawahlunto," tandasnya. (ton)