Komentar |
| Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Nagari Katapang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat (foto.dok.ikp) |
Parik Malintang - Pemerintah berencana untuk melakukan perampingan jumlah status Bandara Internasional dari 32 Bandara menjadi 15 Bandara saja.
Hal itu berdasarkan kesepakatan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN yang telah diumumkan awal bulan Februari 2023 lalu.
Namun demikian, belum diketahui bandara mana saja yang akan dirubah statusnya, dan bandara mana yang akan dipertahankan statusnya sebagai bandara internasional.
Berkaitan dengan wacana itu, Bupati Padang Pariaman Suhatri Bur langsung melakukan komunikasi dengan Kementerian terkait. Terutama, dalam upaya untuk mempertahankan status Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
Bupati Suhatri Bur memperkuat pendapatnya bahwa BIM ini, layak berstatus Bandara Internasional. Karena, selama ini, BIM telah menjadi pintu masuk bagi wisatawan mancanegara, terutama Malaysia dan negara tetangga lainnya.
Menurut dia, harus ada kajian komprehensif dengan melibatkan daerah terkait tindaklanjut wacana status BIM.
"Pemerintah Padang Pariaman telah layangkan surat kepada Kementerian terkait. Tentu, harapan kita pemerintah pusat dapat mengakomodir. Sehingga tidak berdampak kepada ekonomi daerah" ujar Suhatri Bur saat dikonfirmasi ke Mekkah, Arab Saudia yang sedang Umrah, sebagaimana dikutip dan disampaikan Kepala Dinas Kominfo Zahirman, Rabu (15/03).
Suhatri Bur bersama keluarga masih berada di Makkah melaksanakan Ibadah Umrah, yang berangkat bersama 1200 jamaah umrah lainya se Sumatera Barat yang terbang dari BIM menuju Jeddah.
Hal ini, kata dia, salah satu bukti kuat bahwa BIM itu layak menyandang status Internasional.
Ia menghimbau serta mengajak kepada seluruh travel, agar dapat memberangkatkan jamaah Umrah, terbang dari BIM menuju Jeddah. Juga, termasuk kepada travel-travel umrah dari Provinsi tetangga, supaya dapat memberangkatkan jamaah Umrahnya dari BIM.
"Mudah-mudahan dengan ini masyarakat Padang Pariaman, bahkan Sumatera Barat berharap status BIM bisa dipertahankan" pungkasnya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Padang Pariaman Rifki Monrizal menyatakan, harapan dan keinginan Bupati tersebut telah ditindaklanjutinya dengan mengirim surat ke Jakarta.
Kata Rifki, surat dukungan Pemkab Padang Pariaman dengan nomor: 553.4/087. /Dishub-2023 tertanggal 13 Februari 2023 telah dikirimkan ke Kementrian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI.
"Memang wacana ini belum ditindaklanjuti dengan kajian pihak Kementerian terkait. Oleh karena itu, maka perlu rasanya pemerintah daerah memberikan dukungan terhadap status BIM" sebut Rifki.
Ia menambahkan, pada saat ini, sudah memiliki tingkat kunjungan wisatawan luar negeri yang telah cukup banyak berdatangan melalui BIM. (ikp/saco)